Prevalensi Angka Stunting Balita Di Kabupaten Ende sebesar 8,9 Persen,Ini Penjelasan Bupati Djafar Achmad

- 27 Oktober 2022, 12:18 WIB
Bupati Ende Djafar Achmad bersama Ibu Mastuti Djafar, Wakil Bupati Erik Rede, Kadis Kesehatan dr Aries Dwi Lestari dan para Peserta  Foto bareng
Bupati Ende Djafar Achmad bersama Ibu Mastuti Djafar, Wakil Bupati Erik Rede, Kadis Kesehatan dr Aries Dwi Lestari dan para Peserta Foto bareng /Alex RS/
 
 
Warta Sasando-  ,Bupati Ende Djafar Achmad menyampaikan  prevalensi Angka Stunting Balita yang ada di Kabupaten Ende sebesar 8,9 Persen.Karena itu dia menyampaikan rasa terimakasih kepada semua stakeholder yang secara bersama melakukan penangananan stunting di daerah ini.
 
Hal ini disampaikan Djafar Achmad dihadapan pimpinan OPD, para Camat dan petugas Puskesmas se- Kabupaten Ende, Rabu 26 Oktober 2022 di Aula Syuradikara Mart, saat kegiatan Publikasi Data Timbang Bulan Agustus Ende. Stunting Tahun Hasil Operasi Tahun 2022 Tingkat Kabupaten.
 
Didampingi oleh Wakil Bupati Ende Erikos Emanuel Rede serta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende dr Aries Dwi Lestari dia menyebutkan, berdasarkan data dari Dinas kesehatan terkait hasil pengukuran status Gizi balita pada bulan Agustus 2022 lalu,  dari total sasaran balita yang ada sebanyak 19.586, semuanya telah dilakukan pengukuran dan diperoleh prevalensi angka stunting sebesar 8,9 persen atau terdapat 1.749 balita stunting. 
 
 
" Dengan menggunakan aplikasi e -PPGBM secara by Name By address dimana balita dilakukan pengukuran dan penimbangan. Sebanyak 19.586 anak diperoleh prevalensi angka stunting pada balita sebesar 8,9 persen atau terdapat 1. 749 balita stunting" jelasnya. 
 
Djafar menyebutkan,  prevalensi stunting ini menurun ,jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni tahun 2021, yakni sebesar 14,3 persen  saat melakukan penimbangan  atau setidaknya sebanyak  2.775 balita mengalami stunting.
 
" Terjadi penurunan sebesar 5, 4 persen prevalensi balita stunting dengan jumlah balita yang diukur sebanyak 19.366 balita atau 93,5 persen." kata Djafar Achmad.Bila kinerja terus ditingkatkan, dirinya yakin kabupaten Ende akan bebas Stunting setidaknya di tahun 2024.
 
 
Dikesempatan ini dia juga menyampaikan bahwa, dari 278 desa dan kelurahan di 21 Kecamatan terdapat 35 desa dengan prevalensi stunting pada balita di atas 20 persen dan tersebar di 13 Puskesmas dan selebihnya di bawah 20 persen .
 
Hal ini  berarti bahwa, tidak memiliki masalah kesehatan sesuai standar WHO, namun demikian dia berharap agar harus tetap waspada karena data bersifat e-PPGBM bersifat dinamis. 
 
"Jika kita bandingkan dengan target kita bahwa pravelensi stunting harus dibawah 10 persen maka masih ada 122 desa atau Kelurahan yang prevalensi stuntingnya di atas 10 persen. Kondisi ini tentunya membutuhkan kerja keras  dan komitmen kita yang lebih tinggi lagi" sebut dia.
 
 
Djafar berharap dengan kehadiran sejumlah komponen masyarakat  dalam kegiatan ini membuktikan komitmen  untuk secara sungguh melakukan penangananan masalah stunting di wilayah ini. 
 
Kepada Para Camat, Lurah dan Kepala Desa Djafar mengingatkan untuk benar-benar memperhatikan kesiapan sarana dan prasarana kesehatan yang baik pada setiap posyandu guna pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita guna mendapatkan gambaran status gizi balita yang akurat. 
 
" Lakukan koordinasi dengan petugas puskesmas tentang kebutuhan peralatan posyandu , agar pemantauan kesehatan bayi balita lebih terarah sehingga anak-anak Ende kedepannya semakin sehat dan cerdas" pesannya. 
 
 
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende dr Aries Dwi Lestari mengatakan, upaya dan kerja keras dari Pemerintah Kabupaten Ende dan stakeholder terkait serta dukungan penuh dari masyarakat dalam percepatan pencegahan dan penurunan stunting membuahkan hasil yang cukup baik.
 
Lanjut Aries,realisasi penurunan prevalensi stunting kabupaten Ende berdasarkan data penimbangan dan elektronik pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat pada bulan Februari 2022 adalah 12,7 persen dan berdasarkan data penimbangan Bulan Agustus 2 Prevalensi turun lagi menjadi 8,9 persen atau sekitar 3,8 persen. 
 
" Salah satu intervensi penurunan stunting terintegrasi yang dilaksanakan yaitu pengukuran dan publikasi stunting. Pengukuran dan Publikasi stunting ini, adalah sebagai salah satu upaya untuk memperoleh dan mengetahui secara pasti data prevalensi stunting terkini pada skala layanan Puskesmas, Kecamatan dan Desa" ujar Aries.
 
 
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, dr Aries Dwi Lestari dqlqm pemaparannya mengatakan, data stunting pada tahun 2018 angka stunting di Ende 32, 8 persen, tahun 2019 turun ke 20,7 persen, pada tahun 2020 17,4 persen dan tahun 2021 turun menjadi 14,3 persen dan 2022 turun ke angka 9,8 persen.
 
" Keberhasilan ini adalah buah kerja keras  dan kolaborasi dari semua pihak. Semoga kerja sama ini terus berjalan agar bisa mencapai target yang telah disampaikan oleh Bupati Ende" pintanya. 
 
Aries dalam kesempatan ini juga melakukan pemaparan terkait perkembangan stunting  dan penimbangan di setiap kecamatan. Dan kepada para Camat dan petugas Puskesmas dirinya meminta  untuk terus berkoordinasi dalam rangka penanganan stunting. 
 
 
Wakil Bupati Ende, Erikos Emanuel Rede dikesempatan yang sama juga untuk kedepannya berharap semua pihak mesti menaruh perhatian serius terhadap masalah ini. Dikatakannya bahwa saat ini masih ada wilayah yang pravalensi stunting masih tinggi maka desa itu wajib membentuk desa siaga untuk percepatan penanganan masalah ini.
 
Ketua panitia dan juga Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, Fransiska Sadja dalam laporannya menyatakan  tujuan dari kegiatan ini dalam rangka penyebarluasan informasi data prevalensi stunting Tahun 2022 pada skala layanan puskesmas, kecamatan, dan desa untuk dilakukan rencana tindak lanjut intervensi.
 
" Secara khusus untuk memperkuat komitmen pemerintah Daerah dan masyarakat dalam gerakan pencegahan dan penurunan stunting, serta mengetahui status gizi anak sesuai umur agar dapat memantau kemajuan tumbuh kembang anak secara berkala di Kabupaten Ende ini" jelasnya. 
 
 
Selain itu, juga agar mengembangkan program dan kegiatan yang sesuai untuk peningkatan kesadaran dan partisipasi keluarga dan masyarakat untuk menjaga pertumbuhan dan perkembangan anak balita yang optimal, memecahkan masalah dan memantau proses perencanaan di tingkat desa hingga kabupaten, mengadvokasi unit-unit terkait di Pemerintah Daerah untuk integrasi program, dan menyediakan upaya tindak lanjut terintegrasi dan konseling dalam rangka komunikasi perubahan perilaku.***

Editor: Alex Raja S


Tags

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x