Network
Selanjutnya mengajukan surat persetujuan SOP Hapus Buku Surat Berharga kepada Dewan Komisaris PT Bank NTT dengan surat Direktur Pemasaran Dana nomor 605/DIR-DTs/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang disetujui oleh Komisaris Utama melalui surat nomor 134/DKBankNTT/XII/2018 tanggal 26 Desember2018.
Divisi Treasury PT Bank NTT selanjutnya mengusulkan penghapusbukuan MTN PT SNP pada 28 Desember 2018 dengan membentuk CKPN kedua senilai Rp 42.372.533.584 yang disetujui oleh Direksi PT Bank NTT dengan Surat Keputusan nomor 147 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penghapusbukuan Surat Berharga Tahun Buku 2018 atas MTN PT SNP senilai Rp 50 miliar.
Baca Juga: Kemenkes Salah Transfer, Nakes Diminta Balikkan Kelebihan Uang Insentif
Rekomendasi BPK
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, pembelian MTN PT SNP berpotensi merugikan PT Bank NTT sebesar Rp 50 miliar dan potensi pendapatan yang hilang atas coupon rate senilai Rp 10,5 miliar.
Terhadap persoalan ini, BPK merekomendasikan kepada Dewan Komisaris dalam RUPS agar meminta jajaran Direksi PT Bank NTT melakukan langkah-langkah recovery atas MTN PT SNP senilai Rp 50 miliar antara lain melakukan koordinasi dengan curator dan melaporkan perkembangan tersebut kepada BPK RI.
BPK juga merekomendasikan kepada Direktur Utama agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Dealer, Kasubdiv Domestik dan International serta Kepala Divisi Treasury yang melakukan pembelian MTN tanpa proses due diligence.
Baca Juga: Anjing Dipukul hingga Mati Demi Wisata Halal di Aceh, Aktivis NU: Halal Kok Pakai Cara Haram
Pejabat Bank NTT Bungkam
Berangkat dari temuan dan rekomendasi BPK, Minggu, 24 Oktober 2021, wartasasando.com berusaha mengkonfirmasi Komisaris Utama Bank NTT Juvenile Jodjana.
