Baca Juga: 26 Dokter Lulusan FK Undana Dilantik, Rektor Ingatkan Ancaman Digital Dictatorship
Jeriko menambahkan, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memberikan edukasi kesehatan reproduksi sehingga setiap keluarga dapat merencanakan dan mempersiapkan kehamilan dengan baik.
Untuk mendeteksi stunting di Kota Kupang, Jeriko mengaku, sebulan yang lalu ia telah memerintahkan para lurah untuk mempercepat penimbangan balita di semua posyandu sesuai arahan Gubernur NTT. Dengan demikian, status gizi balita dapat diketahui.
Sementara Direktur Bina Ketahanan Remaja BKKBN RI, dr. Victor Palimbong mengatakan, pada 5 Agustus 2021 lalu telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 72 tentang Percepatan Penanganan Stunting.
Baca Juga: Tiga Desa di NTT Jadi Pionir Penyelenggaraan Statistik pada Level Administrasi Terkecil
BKKBN ditunjuk sebagai koordinator guna menawarkan konsep keluarga berencana menuju keluarga berkualitas dengan berorientasi pada penurunan angka stunting.
Untuk itu, butuh intervensi di seluruh siklus hidup mulai dari kehamilan hingga pasca kelahiran atau masa interval.
Lebih lanjut, Konsultan Ahli Kedeputian KSPK, dr. RM Riyo Kristian Utomo Joyo Budoyo menjelaskan, sudah 12 provinsi yang mereka kunjungi untuk penyempurnaan aplikasi Elsimil.
"Selama uji coba aplikasi ini kami mendengarkan masukan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat, agar saat diterapkan nanti, dapat diterima oleh semua kalangan," katanya.
Baca Juga: Uniflor Kembali Serahkan Lampu Perangkap Hama untuk Poktan di Desa Detusoko Barat