Network
WARTA SASANDO - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT menyepakati rekomendasi audit investigasi terhadap PT Flobamor.
Rekomendasi ini dibaca oleh Ketua Komisi III DPRD NTT, Jonas Salen didampingi wakil ketua dan sekretaris serta anggota saat rapat kerja bersama mitra PT Flobamor di ruang sidang Komisi III DPRD NTT pada, Rabu 25 Mei 2022.
Turut hadir mewakili Pemerintah Provinsi NTT saat rapat kerja bersama mitra PT Flobamor adalah Kepala Biro Organisasi Pemprov NTT, Jusuf L. Rupidara bersama staf.
Baca Juga: Ini Alasan Gubernur VBL Tidak Dukung Pembentukan Provinsi Kepualuan Flores
Rapat ini juga dihadiri oleh koordinator Komisi III DPRD NTT, Wakil Ketua DPRD NTT, Ince Sayuna.
Berikut rekomendasi yang disepakati dalam rapat kerja Komisi III dengan PT Flobamor
1. Bahwa benar ada penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi NTT kepada PT Flobamor sebesar Rp.19 miliar.
Baca Juga: Jadi Pengumpul Dana untuk Kelompok Teroris, Mahasiswa di Malang Ditangkap Densus 88
Informasi yang disampaikan Komisaris Utama (Komut) Samuel Haning bahwa tidak ada penyertaan modal kepada PT Flobamor adalah tidak benar.
2. Semua temuan yang ada dalam LHP BPK harus dilakukan audit dengan tujuan tertentu.
3. Segera dilakukan audit terhadap dana pinjaman Rp 10 miliar bukan Rp 100 miliar dari bank NTT.
Baca Juga: Menpora: Kontingen Indonesia Capai Target di Sea Games 2022 Vietnam
4. Segera Audit keuangan Hotel Sasando atas sewa pengelolaan barang milik daerah.
5. Segera Audit investigasi pengadaan beras pada dinas sosial sesuai rekomendasi BPK.
6. Kepala Biro Ekononi perlu mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD.
Baca Juga: Geledah Ruang Kerja Hakim, BNN Temukan Narkoba Jenis Sabu
Siap Diaudit
Sementara itu, Dirut PT Flobamor, Adrianus Bokotei menyatakan bersedia jika lembaganya diaudit investigasi termasuk ke anak perusahaannya.
"Kita siap dilakukan audit investigasi," ujar Adrianus.
Adrianus mengakui bahwa lembaga yang dipimpinnya telah meminta BPKP untuk melakukan audit investigasi pada tahun 2021 lalu.
Baca Juga: Lima Ciri Wanita Psikopat, Ada yang Sering Bersikap Terlalu Baik
“Kita sudah minta BPKP untuk melakukan audit investigasi dari tahun lalu," ungkapnya.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD NTT, Ince Sayuna mengatakan, bahwa kritik yang disampaikan fraksi-fraksi termasuk FPG di ruang paripurna harus diterima sebagai pikiran positif untuk kebaikan kinerja bukan memiliki tendensi buruk untuk PT Flobamor.
“Saya mau tegaskan bahwa kritik fraksi di ruang paripurna itu tidak ada tendensi buruk untuk PT Flobamor. Kritik itu harus diterima sebagai pikiran positif untuk perbaikan kinerja, bukan dianggap negatif,” tegas politisi Golkar ini.
Semantara itu, anggota Komisi III DPRD NTT, Hugo Kalembu mengatakan rekomendasi agar dilakukan audit investigasi terhadap PT didasarkan hasil pemeriksaan LHP BPK.
"Yang kami sampaikan itu bukan karang-karang. Itu hasil pemeriksaan dari LHP BPK karena itu perlu langkah serius dengan audit investigasi yang intensif terhadap PT Flobamor," ujar Hugo.
Ia juga mengatakan bahwa sejak berdirinya PT Flobamor pada 2010 silam, ada penyertaan modal dari Pemprov NTT kepada PT Flobamor.
Baca Juga: Aturan Baru Penulisan Nama Dokumen Kependudukan: KTP dan Kartu Keluarga Minimal Dua Kata
"Jadi omong kosong kalau bilang tidak ada penyertaan modal dari provinsi. Dewan itu berkordinasi dengan gubernur dan mitra bukan dengan komisaris utama,” tegas Hugo.
Sementara itu, Kepala Biro Ekonomi Setda NTT, Dr Jusuf L. Rupidara, mengatakan akan memberikan pembinaan dan pengawasan kepada PT Flobamor.
“Awal bulan Juni kita akan lakukan sosialisasi Pergub tentang BUMD. Yang jelas kami juga dukung audit investigasi kepada PT Flobamor,” kata Rupidara.
