Network
Warta Sasando- Untuk menangkal penyebaran covid 19 khususnya varian baru Omnicron, Pemerintah kabupaten Ende akan mewajibkan setiap fasilitas publik meminta masyarakat untuk menunjukkan kartu vaksin sebelum melakukan urusannya .
Bupati Ende Djafar Achmad mengatakan hal ini , Selasa 18 Januari 2022 di Aula Hotel Satar Mese jalan Eltari Ende Nusa Tenggara Timur.
Dia menyebutkan, langkah tegas yang akan ditempuh tersebut, guna mengantisipasi masuknya varian baru Omnicron di kabupaten Ende.Untuk itu kedepannya Pemerintah bekerja sama dengan TNI / Polri untuk terus lakukan giat vaksinasi khususnya bagi lansia dan anak- anak.
" Kita akan terapkan aturan ,semua instansi pelayanan publik baik pemerintah maupun swasta untuk tidak melayani masyarakat sebelum mereka tunjukkan kartu vaksin" ujar Djafar Achmad.
Selain itu, masyarakat juga kata dia, tidak akan dilayani dalam kaitan dengan penerimaan Bantuan Langsung Tunai atau BLT.
Sekali lagi ia menghimbau agar warga masyarakat yang belum melakukan vaksinasi untuk segera melakukan vaksin, kecuali bagi mereka yang memiliki riwayat penyakit khusus dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
Dia juga menyebutkan,TNI dan Polri serta Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan razia warga yang belum divaksin dan juga yang tidak memakai masker.
" Kita tidak mau Omnicron masuk kedaerah kita . Satu-satunya cara harus divaksin meski vaksin juga tidak menjamin terkena covid " ujar dia.
Karena itu, Pemerintah kabupaten Ende akan menyiapkan aturan berupa SK Bupati dalam rangka mewajibkan warga masyarakat yang ingin menggunakan fasilitas umum harus memiliki kartu vaksin.
Bupati Ende Djafar Achmad juga menegaskan, Pemerintah akan terus menggenjot pelaksanaan vaksin dan diharapkan pada bulan Maret 2022 sudah bisa mencapai 100 persen.
" Sekali lagi kita bekerja sama dengan pihak Kepolisian dan TNI untuk kegiatan dimaksud" kata Djafar Achmad.
Kedepannya akan menggenjot pelaksanaan vaksin bagi lansia dan anak dan melakukan vaksin booster atau vaksinasi ketiga , tutupnya.***
