Network
Baca Juga: 'Sindir' Eksekutif, Ketua DPRD NTT: Jangan Teman Berpesta, Kami yang Cuci Piringnya
Ketiga; hasil temuan LHP BPK RI. Fraksi PAN meminta penjelasan pemerintah terkait dengan tindak lanjut hasil temuan BPK terhadap berbagai program dan kegaiatan yang menggunakan anggaran yang besar. Seperti budidaya ikan kerapu, program TJPS, destinasi pariwisata, penanggulangan stunting, urusan kehutanan, peternakan, dan lainnya.
Keempat; soal penanganan dampak badai seroja. Fraksi PAN mempertanyakan sejauh mana koordinasi dan perhatian serta tindak lanjut pemerintah terhadap masyarakat yang mengalami dampak bencana Seroja pada awal April lalu.
Kelima; terkait dengan pinjaman daerah tahap II. Fraksi PAN meminta penjelasan pemerintah mengingat pinjaman daerah awalnya disetujui DPRD karena pemberi pinjaman tidak memberlakukan bunga.
Namun dalam perjalanan terjadi penerapan bunga yang cukup besar yakni 6,19%, yang tentunya cukup membebani fiskal daerah.
Fraksi PAN meminta penjelesan pemerintah terkait dengan besaran bunga pinjaman per tahun dari ketiga sumber yaitu PT SMI, PT BPD NTT, dan PEN.
Fraksi PAN berharap pemerintah mempertimbangkan besaran pinjaman yang disesuaikan dengan kamampuan daerah berdasarkan analisis fiskal.
Baca Juga: Dewan Warning Pemprov NTT Soal Defisit Anggaran dan Pinjaman Daerah
Keenam, soal masalah jaringan telekomunikasi. Fraksi PAN meminta perhatian pemerintah agar tower-tower telekomunikasi dibangun di Pulau Raijua Kabupaten Sabu Raijua yang sampai saat ini masih kesulitan akses telekomunikasi.
Ketujuh; soal ketiadaan jaringan listrik dan jaringam air bersih di sejumlah SMA dan SMK di Kabupaten Sumba Timur dan kabupaten lainnya.
