WARTA SASANDO - Palang Merah Indonesia (PMI) berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam mengeradikasi polio. Komitmen untuk mewujudkan Indonesia bebas polio ini ditandai dengan peluncuran Program Kesiapsiagaan Polio.
Program ini didukung penuh oleh Federasi Palang Merah Internasional dan Bulan Sabit Merah (IFRC) dan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID).
Ada 5 provinsi di Indonesia yang menjadi target sasaran pelaksanaan program ini, yakni Aceh, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua Barat. 5 provinsi ini dipilih karena berisiko tinggi dan cakupan program imunisasi polio masih rendah.
Kick off Program Kesiapsiagaan Polio dilakukan di Kota Kupang, NTT, Selasa 2 November 2021, bertempat di Ruang Kolbano, Sotis Hotel.
Baca Juga: Oktober 2021 NTT Alami Deflasi 0,13 Persen, Ini 10 Komoditas Penghambat Inflasi
Hadir pada kesempatan itu, Ketua Bidang Kesehatan dan Sosial PMI Pusat, Fachmi Idris, Kepala Delegasi IFRC, Jan Gelfand, Mission Director USAID, Ryan Washburn dan Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda NTT, Ganef Wurgiyanto.
Hadir pula Ketua PMI Provinsi NTT, Guido Fulbertus, Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore, dan Wakil Bupati sekaligus Ketua PMI Kabupaten Kupang, Jerry Manafe.
Kick off Program Kesiapsiagaan Polio juga disaksikan secara online oleh pengurus PMI dari 4 provinsi sasaran lainnya.
Ketua Bidang Kesehatan dan Sosial PMI Pusat, Fachmi Idris dalam sambutannya mengatakan, suasana pandemi Covid-19 sejak awal 2020 menimbulkan dampak pada aspek kesehatan, sosial dan ekonomi. Juga berdampak pada pelayanan imunisasi dasar bagi anak-anak.
Baca Juga: Tekan Angka Kematian Ibu dan Anak, Pempus Alokasikan DAK Perkuat Layanan Puskesmas
"Dari laporan Kemenkes RI tahun 2020, setidaknya 83,9 persen pelayanan imunisasi dasar bagi anak-anak di posyandu maupun di puskesmas terhenti akibat pandemi Covid-19. Hal ini terjadi hampir di seluruh kabupaten/kota di Indonesia yang mengakibatkan penurunan cakupan imunisasi dasar lengkap bagi anak-anak pada periode Maret-April 2020," sebut Fachmi Idris.
Sebagai lembaga yang menjalankan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, tugas PMI meliputi promosi kesehatan masyarakat dan pengurangan risiko penyakit menular dan tidak menular.
Selanjutnya dalam rangka mendukung program percepatan cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak-anak, PMI telah melakukan berbagai upaya, baik melalui program imunisasi nasional, campak rubella, maupun program lainnya.
"Penting sekali untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam memberi akses kepada seluruh anak Indonesia agar terhindar dari polio, campak dan rubella melalui program imunisasi nasional," ujar mantan Direktur Utama BPJS Kesehatan ini.
Baca Juga: Survei SnapCart: Siapa Jawara E-Commerce Indonesia Tahun 2021?
Program kesiapsiagaan polio, lanjut Fachmi Idris, akan melengkapi kapasitas lebih dari 1.000 relawan PMI yang akan secara aktif mendukung Pemerintah Indonesia dalam menyukseskan program imunisasi polio di 5 provinsi.
"Setiap provinsi ada 2 kabupaten/kota yang jadi sasaran pelaksanaan program. Setiap kabupaten/kota akan didampingi kurang lebih 25 relawan yang sudah dilatih," katanya.
Sementara Kepala Delegasi IFRC Indonesia dan Timor Leste, Jan Gelfand dalam sambutannya mengatakan, Asia Tenggara secara resmi telah terbebas dari polio sekitar 7 tahun yang lalu. Tetapi ia meyakini ada potensi bermunculan kembali. Dengan demikian, dukungan kepada PMI sangatlah penting untuk mencegah kemunculan kembali virus ini.
Tantangan di tengah pandemi yang masih berlangsung, lanjutnya, memerlukan adanya peningkatan upaya untuk melindungi setiap anak Indonesia terhadap imunisasi dasar.
Menurut Jan Gelfand, pandemi tidak boleh menjadi penghalang bagi masyarakat khususnya anak-anak Indonesia untuk mendapatkan akses imunisasi dasar, khususnya polio.
Baca Juga: Cerita Julie Laiskodat Ditegur Istri Jusuf Kalla Gara-gara Pajang Bunga Plastik
"Kehidupan kita tidak dipungkiri sudah berubah secara drastis akibat pandemi Covid-19 yang masih berada di tengah kita. Akan tetapi itu bukanlah sebuah halangan bagi PMI untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan imunisasi dasar," kata Jan Gelfand.
Ryan Washburn selaku Mission Director USAID Indonesia mengapresiasi Indonesia yang telah berhasil mengembangkan integrasi dan koordinasi antar lembaga untuk menyukseskan eradikasi polio.
"USAID tentunya gembira bisa bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dan organisasi seperti PMI dan IFRC dalam memberants polio dan memastikan vaksin polio menjangkau setiap anak di Indonesia tanpa terkecuali," ujar pria yang pernah bertugas untuk USAID di Benua Afrika.
Selanjutnya Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda NTT, Ganef Wurgiyanto dalam sambutan memberi apresiasi kepada PMI bersama IFRC dan USAID yang mendukung Pemerintah Indonesia dengan melaksanakan program kesiapsiagaan polio untuk membantu mempercepat pemberian imunisasi polio.
"Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat untuk memberikan kontribusi yang besar dalam penanganan polio di Indonesia, khususnya di NTT," kata mantan Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT ini.
Baca Juga: Skandal Pembelian MTN oleh Bank NTT, Emi Nomleni Minta Aparat Tindaklanjuti Temuan BPK
Keberhasilan suatu bangsa, lanjut Ganef, sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, semua pihak harus berusaha keras mewujudkan bangsa Indonesia yang kuat sehat dan produktif dan berdaya saing.
"Upaya ini harus dimulai sejak bayi masih dalam kandungan, dilanjutkan setelah bayi lahir, masa kanak-kanak, hingga masa dewasa. Anak-anak yang sehat harus bebas penyakit, mempunyai status gizi yang baik, hidup dalam lingkungan yang sehat dan mendapatkan pendidikan yang berkualitas," katanya.
Ganef Wurgianto menambahkan, salah satu upaya untuk menjaga agar anak sehat adalah dengan memberikan imunisasi dasar lengkap pada bayi dan imunisasi tambahan pada masa kanak-kanak dan dewasa.
"Kasus polio di NTT memang tidak banyak. Tapi masyarakat harus betul-betul menyadari pentingnya imunisasi dasar lengkap, termasuk imunisasi polio bagi anak-anak," ungkapnya***