Network
WARTA SASANDO - Pembelian Medium Term Notes (MTN) atau Surat Hutang Jangka Menengah PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) berpotensi merugikan PT Bank NTT sebesar Rp 50 miliar. Selain itu, pendapatan dari coupon rate senilai Rp 10,5 miliar juga berpotensi hilang.
Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, investasi tersebut tidak didahului dengan due diligence atau uji tuntas untuk menilai kinerja PT SNP selaku perusahaan yang menerbitkan MTN.
Baca Juga: Menguak Skandal Pembelian MTN Rp 50 Miliar oleh Bank NTT yang Jadi Temuan BPK
Mantan Kadiv Treasury Alex Riwu Kaho (sekarang Dirut Bank NTT) bersama Dealer pada Unit Treasury, Ati Hayon (sudah resign dari Bank NTT), dan Kepala Sub Divisi Domestik dan International, Zet Robaldus Lamu (sekarang Kepala Divisi Treasury) saat diwawancara auditor BPK juga mengaku bahwa pembelian MTN tidak melalui telaah terhadap laporan keuangan audited PT SNP tahun 2017.
Terbukti, belum genap dua bulan setelah pembelian MTN, PT SNP dinyatakan pailit melalui putusan Pengadilan Niaga pada Negeri Jakarta Pusat. Kegiatan usahanya pun telah dihentikan OJK.
Terkait persoalan ini, Ketua DPRD Provinsi NTT Emi Nomleni mengatakan, pengawasan dari DPRD terhadap BUMD, termasuk PT Bank NTT, sudah berjalan.
Baca Juga: Skandal Pembelian MTN Rp 50 M oleh Bank NTT, Ini Keterangan Alex Riwu Kaho Cs dalam LHP BPK
Bahkan, DPRD NTT melalui Komisi III cukup keras memperingatkan manajemen Bank NTT untuk mengelola perusahaan dengan baik. Tidak saja melalui rapat di DPRD, tetapi juga saat menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari media massa.
"Masing-masing diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas. Anda tahu tugas anda, kalau anda bermain-main, itu akan terjadi sesuatu," ujar Emi Nomleni ketika diwawancara di Kantor Sekretariat DPD PDI Perjuangan Provinsi NTT, Rabu 27 Oktober 2021.
