WARTA SASANDO - Polemik tentang kebijakan Pemerintah Provinsi NTT menaikan harga biaya masuk di Taman Nasional Komodo (TNK) sebesar Rp.3.750.000 mendapat tanggapan berbeda dari anggota DPRD NTT. Ada penolakan dan ada yang memberi dukungan.
Salah satu anggota DPRD NTT yang menolak kenaikan biaya masuk di TNK, Yohanes Rumat, mengatakan bahwa, kenaikan biaya masuk itu seharusnya terlebih dahulu dibicarakan dengan DPRD NTT.
Pasalnya, jika pengelolaan nantinya masuk menjadi sebuah pendapatan (PAD) bagi pemerintah maka perlu ada pembahasan bersama antara pemerintah dan DPRD terkait aturannya.
Baca Juga: Kepala Rumah Sakit LB Moerdani Marauke Tewas Usai Ditikam Anggota TNI
"Bahwa itu nanti mendatangkan PAD. Jadi kalau bicara soal PAD, DPRD wajib tahu. Terutamanya itu nanti prosesnya ada di Bappemperda. Atau jika sifatnya Pergub, rancangan biayanya juga harus dibahas di Bappemperda," ujar Yohannes Rumat pada Selasa, 5 Juli 2022.
Anggota Fraksi PKB NTT ini mengatakan bahwa DPRD sepakat dengan usulan pemerintah dengan konsep konservasi TNK. Namun, tidak dengan menaikan harga tiket masuk yang sangat signifikan. Hal ini berdampak pada penurunan arus kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara.
Dampak lainnya menurut Rumat adalah, bagi para pelaku usaha jasa travelling yang ada di Labuan Bajo. Pasalnya, kontrak kerjasama yang telah dilakukan para pelaku semua tour operator baik Kapal pesiar, group-group besar atau hotel-hotel akan dibatalkan.
“Pelaku tidak dapat apa-apa, hotel juga omong kosong banyak, souvenir dan lain sebagiannya itu tidak dapat apa-apa. Dibatalkan akibat kebijakan Pemerintah yang tidak bijak,” tegas anggota Komisi II DPRD NTT ini.
Ia juga mengakui bahwa Komisi II telah mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah melalui Dinas Pariwisata saat rapat dengar pendapat bersama.
Rekomendasi tersebut yakni, mengulur waktu pelaksanaan yang sedianya dilakukan pada 1 Agustus diundur ke awal tahun 2023 di bulan Januari.
Rekomendasi lainnya adalah menutup total wilayah Taman Nasional Komodo (TNK) jika konsepnya adalah konservasi.
Sementara itu, dukungan juga terhadap kenaikan biaya masuk ke TNK Komodo sebesar Rp.3.750.000 per orang mendapat dukungan dari anggota DPRD NTT, Fredy Mui.
Menurut anggota DPRD dari Fraksi Nasdem ini, kenaikan biaya tiket masuk di Pulau Komodo harus dilihat sebagai upaya dari pemerintah untuk menjaga keberlangsungan hidup buaya darat (Komodo).
Oleh karena itu, konsep penanganan di TNK khususnya di Pulau Komodo tidak terbatas hanya sebagai destinasi wisata namun harus dilihat sebagai tempat penangkaran atau konservasi untuk komodo itu sendiri.
"Sesungguhnya dengan menaikan biaya tiket masuk di Pulau Komodo adalah untuk membatasi jumlah pengunjung untuk menjaga keberlangsungan hidup Komodo," ungkap Fredy.
Kebijakan pemerintah ini, kata Fredy, juga dimaksudkan untuk tetap menjaga sifat keaslian dari binatang purba Komodo, seperti sifat predatornya dalam memburu mangsa.
Baca Juga: Ini Rincian Biaya dan Link Pendaftaran Beasiswa LPDP 2022
"Karena keseringan kunjungan setiap hari di Pulau Komodo maka sifat aslinya berubah. Komodo merasa akrab dengan manusia yang kunjung setiap hari maka sifat predatornya bisa hilang," ujarnya.
Kebijkan kenaikan biaya tiket masuk di NTK Komodo tidak membatasi kunjungan wisatawan untuk melihat Komodo secara langsung di Labuan Bajo.
Pasalnya, kenaikan biaya masuk hanya diberlakukan di Pulau Komodo. Pengunjung dapat melihat Komodo yang tersebar di beberapa tempat seperti Pulau Gili Motang, Pulau Rinca dan pulau-pulau sekitarnya.
Baca Juga: Gelar Simposium Internasional, Unwira Kupang Hadirkan Peneliti se Asia Pasifik
"Pengunjung dapat melihat Komodo di tempat lain seperti Pulau Rinca, Pulau Gili Motang dan lainnya. Toh, di tempat itu Komodo sama seperti di Pulau Komodo," pungkasnya.