Network
WARTA SASANDO - Angka stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih tinggi. Dari 22 kabupaten/kota di NTT, 15 kabupaten diantaranya masuk dalam status merah karena prevalensi di atas 30 persen.
Khusus Kabupaten Ende, daerah ini masuk dalam status kuning bersama enam kabupaten lainnya karena prevalensi stunting berkisar 20 hingga 30 persen. Kabupaten Ende sendiri, prevalensi stunting mencapai 27,2 persen.
Baca Juga: Merasa Dibohongi Oleh Bupati, Puluhan Ibu Dari Kelurahan Roworena Barat Mengadu Ke DPRD Ende
"Kabupaten Ende masuk status kuning penanganan stunting karena prevalensi kita di bawah 30 persen atau tepatnya 27,2 persen" sebut Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PKKB) Kabupaten Ende dr. Muna Fatma saat diwawancara wartasasando.com, Kamis 10 Maret 2022 .
Dia menjelaskan, prevalensi stunting tersebut berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI). Namun berdasarkan data penimbangan balita, prevalensi stunting di Kabupaten Ende mencapai 14,3 persen.
"Ada dua data yang dikeluarkan. Kalau data berdasarkan penimbangan balita kita sudah mencapai 14,2 persen. Yang 27,2 persen tersebut berdasarkan data status gizi," ujar mantan Kadis Kesehatan itu.
Berdasarkan target nasional, tambah Muna, pada tahun 2024 angka stunting secara nasional harus turun sampai 14 persen.
Kabupaten Ende sendiri telah memasang target yang menurut Bupati Ende Djafar Achmad prosentasenya pada angka satu digit di tahun 2022. Oleh karena itu, dr. Muna berharap semua stakeholder terkait bekerja keras dalam rangka untuk mencapai target dimaksud.
"Bupati telah memberikan target tahun 2022 dengan satu digit atau paling kurang 9 persen. Karena itu kita harus kerja lebih baik lagi," kata dr. Muna.
Menurutnya, strategi yang akan ditempuh kedepannya tidak hanya dengan melakukan intervensi spesifik, seperti yang dilakukan selama ini. Namun akan giat melakukan pendampingan keluarga oleh tim yang ada di desa-desa.
"Di desa kita punya tim. Ada 3 tenaga yakni bidan desa, kader PKK dan kader PPKB. Kita akan maksimalkan tenaga mereka dalam melakukan pendampingan," sebut dr. Muna.
Pendampingan yang akan diberikan kepada keluarga, sambung dr. Muna, akan difokuskan kepada para calon pengantin pada tiga bulan pra nikah. Pihaknya akan terus memantau dan memastikan mereka untuk siap berkeluarga. Selain itu juga pendampingan akan dilakukan terhadap ibu hamil dan keluarga yang memiliki bayi di bawah usia 2 tahun.
"Yang kita buat adalah melakukan pendampingan keluarga pra nikah, mendampingi saat masa kehamilan, dan mendampingi keluarga yang punya balita di bawah 2 tahun," ungkap Muna Fatma.
Dia mengakui, pendampingan yang dilakukan selama ini belum maksimal karena ada keterbatasan tenaga dan topografi di desa yang sulit.
Selain itu, tandasnya, belum ada aplikasi pendukung. Sebab yang baru tersedia hanya untuk calon pengantin.
"Kalau bicara aplikasi, tentu harus online. Faktanya tidak semua wilayah memiliki jaringan internet. Kalaupun ada jaringan, tidak semua pendamping memiliki Hp (handphone) Smart. Hp Smart dan jaringan internet sangat perlu untuk menginput data," ujarnya lagi.
dr. Muna menjelaskan, penanganan stunting tidak hanya sebatas penanganan gizinya saja, namun juga pola asuh anak dan lingkungan.
Karena itu, faktor-faktor yang mempengaruhi stunting seperti yang disebutkan harus menjadi perhatian bersama.
"Kita jangan hanya perhatikan faktor gizi, namun harus juga memperhatikan pola asuh dan lingkungan karena itu juga mempengaruhi tumbuh kembangnya anak," pungkasnya.***
