Network
WARTA SASANDO - DPD PDI Perjuangan (PDIP) NTT akan menggelar rapat koordinasi (Rakor) Fraksi PDIP pada Jumat 3 November 2021 di Hotel Sotis. Rakor ini akan dihadiri anggota DPR RI, DPRD Provinsi NTT dan DPRD Kabupaten/Kota dari Fraksi PDIP.
Rencananya Rakor Fraksi PDIP akan dibuka oleh Ketua DPP PDIP Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana, dr. Ribka Tjiptaning. Anggota Komisi VII DPR RI itu juga akan membuka dan memberikan arahan dan materi.
Wakil Ketua DPD PDIP NTT Bidang Kebudayaan Gulielmus A. Demon Beribe mengatakan, PDIP NTT memahami kondisi pembangunan NTT harus ada sinergi antar tingkatan pemerintahan melalui kelembagaan negara dari pusat sampai daerah. Sebagai partai besar, PDIP memiliki alat di DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang semuanya disediakan untuk bekerja menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat.
Baca Juga: PDIP NTT Usul Pemecatan Marianus Raring, Legislator Lembata yang Mesum dengan Istri Orang
“Kami akan mensinergikan pikiran-pikiran dan kemauan masyarakat di daerah ini untuk lebih mantap lagi dalam perencanaan-perencanaan kebijakan publik, mulai dari nasional sampai di daerah pada tahun 2022 sampai 2024,” ujar Gusti Beribe kepada wartawan di Kantor Sekretariat DPD PDIP NTT, Selasa 30 November 2021.
DPD PDIP NTT, kata Gusti Beribe, menyadari bahwa kemampuan daerah ini masih harus mendapat dukungan yang besar dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, kesamaan pemahaman terhadap aspirasi masyarakat dan masalah-masalah pembangunan NTT ini perlu disinergikan dalam satu sikap dan pemahaman yang sama.
“Kami percaya pesan Bung Karno bahwa pergerakan perjuangan itu harus tersusun dan terukur. Oleh karena itu dalam kegiatan rakor yang diselenggarakan di tanggal 3 Desember di Hotel Sotis nanti, materi utama sebagai guideline (panduan) anggota Fraksi PDIP (dari DPR RI sampai DPRD Kabupaten/Kota) dalam bekerja adalah ideologi dan program perjuangan partai dalam perumusan kebijakan publik di daerah,” jelas Gusti Beribe didampingi Wakil Ketua DPD PDIP NTT Bidang Ekonomi Kreatif, Gusti Brewon dan Wakil Sekretaris Bidang Program, Simon Petrus Nilli.
Baca Juga: Kredit Macet Rugikan Bank NTT Rp 1 M Lebih, Sam Haning: Boy Nunuhitu cs Harus Diproses Hukum
Menurut Gusti Beribe, hari ini banyak partai tidak mengontrol secara baik petugas partainya, yang pada akhirnya bekerja secara sporadis dan subyektif. PDIP mau meretas cara-cara ini supaya bisa keluar dengan format baru agar pertanggungjawaban pada masyarakat nantinya adalah pertanggungjawaban kolektif partai, bukan pertanggungjawaban orang-perorang.
Gusti Beribe menyebutkan, dalam Rakor Fraksi PDIP, ada pemaparan dari anggota DPR RI tentang APBN 2022 untuk menjawab masalah pembangunan di NTT. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari anggota DPRD NTT untuk sebaran APBD I di kabupaten/kota se-NTT. Pemaparan ini membantu DPRD Kabupaten/Kota serta pengurus DPC sampai tingkat ranting dan anak ranting untuk turut serta memantau efektivitas penyelenggaraan program pemerintah provinsi di daerah.
Baca Juga: Ini Nama Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkup Pemkab Ende yang Diumumkan Pansel
“Inilah target kami dan di ujung dari itu semua ada kesepakatan untuk menuntaskan konsolidasi partai jelang Pemilu 2024, agar partai tetap solid dan utuh,” kata mantan anggota DPRD NTT itu.
Salah satu kesepakatan di ujung dari Rakor Fraksi PDIP yakni berkaitan dengan pembentukan karakter kepedulian sosial, khususnya terhadap permasalahan stunting di NTT.
“Satu anggota DPRD Kabupaten/Kota minimal punya satu desa dampingan (desa stunting). Anggota DPRD Provinsi mendampingi 3 desa. Sedangkan anggota DPR RI nanti disepakati saat rakor,” sebut Gusti Beribe.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPD PDIP NTT Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital, Gusti Brewon. Dia mengatakan, pada kesempatan Rakor Fraksi PDIP juga akan dilaksanakan kick off untuk kepedulian dalam urusan stunting.
Baca Juga: Inilah Jagoan yang Kuasai Industri E-Commerce Indonesia Tahun 2021
“Jadi kita tidak hanya berteori atau bersikap lewat pandangan umum fraksi, tetapi melakukan aksi nyata dimana setiap anggota fraksi PDIP di DPRD Kabupaten/Kota minimal punya satu desa dampingan. Sementara di DPRD Provinsi, minimal ada 3 desa dampingan,” terang Gusti Brewon.
Menurut Gusti Brewon, gerakan peduli masalah stunting merupakan gerak kolektif, bukan gerakan individu. Dan memang gerakan ini merupakan perintah partai.
“Stunting merupakan tantangan serius kita di NTT dan menjadi konsen kita bersama. Jadi meski di masa pandemi Covid-19, tidak membuat kita lupa terhadap isu-isu kemanusiaan yang lain seperti stunting,” ungkapnya.***
