Network
WARTA SASANDO - Fraksi PKB dan Fraksi Golkar DPRD NTT menyoroti sejumlah persoalan di Bank NTT.
Sederet persoalan Bank NTT tersebut termuat dalam pandangan umum fraksi yang dibacakan masing-masing juru bicara pada rapat paripurna DPRD NTT hari ini, 11 November 2021.
Fraksi PKB mengingatkan manejemen Bank NTT untuk membenahi dan menata kembali pemberian kredit kepada nasabah yang tidak kredibel dan diduga mengelapkan uang rakyat NTT untuk kepentingan pribadi diluar wilayah NTT.
Baca Juga: Menguak Skandal Pembelian MTN Rp 50 Miliar oleh Bank NTT yang Jadi Temuan BPK
Fraksi PKB juga menyorot temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait pembelian Medium Term Note (MTN) atau Surat Hutang Jangka Menengah yang diterbitkan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) seharga Rp50 miliar pada tahun 2018.
Fraksi PKB menyebutkan, penempatan dana dalam bentuk pembelian MTN PT. SNP senilai Rp50 miliar dengan jangka waktu 24 bulan dan nilai kupon 10,50%, berpotensi merugikan PT. Bank NTT.
Berdasarkan hasil temuan BPK, pembelian MTN tersebut dilakukan tanpa didahului due diligence (uji tuntas) terhadap PT SNP. Investasi tersebut juga tidak ada dalam rencana bisnis PT. Bank NTT tahun 2018.
Baca Juga: Skandal Pembelian MTN Rp 50 M oleh Bank NTT, Ini Keterangan Alex Riwu Kaho Cs dalam LHP BPK
"Dengan demikian akan terjadi gagal bayar yang berpotensi merugikan PT. Bank NTT," sebut Juru Bicara Fraksi PKB, Yohanes Rumat saat membacakan pandangan umum fraksi.
