WARTA SASANDO - Hampir tujuh bulan badai siklon tropis Seroja di Nusa Tenggara Timur (NTT) berlalu. Namun, dana bantuan untuk para korban bencana sebesar Rp 10,8 miliar masih mengendap di rekening khusus Seroja.
Pemerintah Provinsi NTT dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kerap beralasan belum memiliki data valid korban Seroja dari 22 kabupaten/kota.
Menanggapi persoalan ini, Ketua DPRD NTT Emelia Julia Nomleni mengatakan, lembaga legislatif sudah mendorong pemerintah untuk mempercepat penyaluran bantuan kepada korban Seroja di berbagai daerah.
Baca Juga: Menguak Skandal Pembelian MTN Rp 50 Miliar oleh Bank NTT yang Jadi Temuan BPK
"Seperti yang pernah saya bilang, masih banyak korban Seroja tidur beralaskan tanah dan beratapkan langit. Dan kita tidak sangka kalau Oktober ini ternyata sudah masuk musim hujan," ujar wanita yang akrab Emi Nomleni kepada wartawan di Kantor Sekretariat DPD PDI Perjuangan NTT, Rabu 27 Oktober 2021.
Emi Nomleni mengatakan, pemerintah punya tingkatan sampai yang paling bawah, yakni RT dan RW. Dengan demikian tidak sulit untuk mendapatkan data korban bencana, lengkap dengan tingkat kerusakan hunian.
Baca Juga: Skandal Pembelian MTN Rp 50 M oleh Bank NTT, Ini Keterangan Alex Riwu Kaho Cs dalam LHP BPK
"Kalau sampai saat ini bilang data korban Seroja belum selesai, bagi saya tidak masuk akal. Apakah terlalu sibuk dengan kerja yang lain? Rakyat butuh uang untuk perbaiki yang sudah rusak," kata Emi.
"Verifikasi apa yang terlalu sulit? Kalau tidak percaya, anda turun untuk cek apakah dia (penerima bantuan, red) layak atau tidak sehingga dana yang disalurkan tepat sasaran," sambung Ketua DPD PDI Perjuangan itu.
Menurut Emi Nomleni, jika data korban Seroja yang jadi permasalahan utama, pemerintah mestinya berani sampaikan terbuka, sehingga bisa diketahui daerah-daerah mana saja yang belum memasukan data. Kemudian harus ada punishment terhadap daerah-daerah tersebut.
Baca Juga: Sumpah Pemuda 28 Oktober, Isi Teks dan Sejarah Singkatnya
"Selama ini kan kita omong data, data dan data. Saya justru heran. Mestinya itu diumumkan supaya rakyat tahu kenapa dana itu belum bisa dieksekusi," katanya.
Emi menambahkan, pemerintah hadir untuk melayani rakyat. Oleh karena, jika ada yang tidak mampu bekerja, sebaiknya disampaikan dengan jujur sehingga tugas itu bisa dikerjakan orang lain.
"Logikanya sederhana. Kalau tidak bisa kerja, kasih tahu biar orang lain yang kerja. Ini soal komitmen," ungkapnya.***