Network
WARTA SASANDO - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTT, Yohanes Rumat, meminta pemerintah provinsi menunda pemberlakuan tarif masuk Taman Nasional Komodo (TNK) sambil menunggu adanya peraturan dari pemerintah pusat terkait biaya tarif masuk TNK.
"Nah, kalau sampai payung hukumnya belum jelas, saya kira urusan Rp3.750 ribu tetap bermasalah karena tidak berpedoman pada ketentuan yang lebih tinggi," kata Rumat, Kamis 11 Agustus 2022.
Menurut Rumat, jika Pemerintah Provinsi NTT tetap memberlakukan tarif masuk sebesar Rp.3.750 ribu tetap tanpa ada peraturan baru dari pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup maka tetap akan menjadi polemik di masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Manggarai Barat.
Baca Juga: Pemprov NTT Berkomitmen Berikan Layanan Super Prioritas Bagi Wisatawan di TNK
"Apa yang telah ditentukan boleh Kementrian Lingkungan Hidup tentang biaya masuk selama ini tidak bisa ada peraturan baru baik itu Pergub atau Perda atau PKS melawan ketentuan tertinggi. Bisa cabut dulu ketentuan lama untuk melahirkan ketentuan baru," ungkapnya.
Anggota DPRD dari Fraksi PKB NTT ini menambahkan, selama menunggu adanya aturan baru dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi melalui PT Flobamor harus gencar melakukan sosialisasi tentang kenaikan tarif masuk TNK.
"Sosialisasi yang dilakukan pemerintah saat ini kita sepakat. Rencana Rp3.750 ribu ini sesuai yang dirancang pemerintah melalui PT Flobamor yang perlu diingatkan oleh Dewan sebagai fungsi pengawasan yaitu harus ada payung hukumnya," jelasnya.
Baca Juga: Pengelolaan TNK, Sekda NTT: Sudah Ada MoU PT Flobamor dan KLHK
Adanya Monopoli
Rumat yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Asosiasi Biro Perjalanan NTT, mengatakan bahwa, pengelolaan TNK oleh pemerintah provinsi melalui PT Flobamor terkesan monopoli.
Pasalnya, sistim yang akan dikelola PT Flobamor ini mewakili seluruh pembelian tiket wisatawan di Pulau Padar dan Pulau Komodo.
"Ini artinya, semua member-member yang PT Flobamor rekrut ini bekerja untuknya. Ini baru omong membersnya. Anggaplah salah satunya travel agent, angkutan wisatawan baik laut maupun darat, hotel dan restoran dan juga guide," ucapnya.
Baca Juga: Pemerintah Tunda Kenaikan Tarif Masuk TNK, Zet Libing: Diberlakukan Januari 2023
"Dia ambil semua pekerjaan ini. Di mana letak perbedaan antara travel agent dan PT Flobamor yang dibekingi pemerintah. Disinilah krusialnya. Akan menimbulkan berbagai persoalan," tambahnya.
Menurut Rumat, PT Flobamor harus menyampaikan kepada publik secara transparan terkait pengelolaan TNK khususnya pemberlakuan tarif masuk TNK.
"Harus bicara terbuka. Jangan lebih mengedapnkan konservasi, PAD. Namun harus menjelaskan secara terperinci angka ini diperuntukan untuk apa saja. Pemerintah harus jelaskan sehingga tidak dianggap monopoli. Cara sistem yang dibangun ini menuju ke arah monopoli," tutupnya.
