Pengelolaan TNK, Sekda NTT: Sudah Ada MoU PT Flobamor dan KLHK

- 11 Agustus 2022, 12:01 WIB
Sekda NTT, Domu Warandoy saat membuka kegiatan Bakohumas tentang Kebijakan Konservasi di TNK, Kamis 11 Agustus 2022
Sekda NTT, Domu Warandoy saat membuka kegiatan Bakohumas tentang Kebijakan Konservasi di TNK, Kamis 11 Agustus 2022 /Patrick/

 

WARTA SASANDO - Sekertaris daerah (Sekda) Provinsi NTT, Domu Warandoy mengatakan, keterlibatan PT Flobamor dalam mengelola TN Komodo dan Pulau Padar didasari Memorandum of Understanding (MoU) bersama Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Menurutnya, PT Flobamor yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov NTT diberikan kepercayaan untuk mengelola secara profesional dan bertanggung jawab terhadap konservasi TN Komodo dan Pulau Padar. 

"Sehingga bisa memberi harapan dan memberikan positif dalam mendorong kepercayaan masyarakat dari konservasi yang didambakan. Dengan begitu, tujuan pariwisata berbasis konservasi, bukan hanya sumber daya manusia melainkan juga sarana dan prasarana," kata Sekda Domu Warandoy saat membacakan sambutan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat dalam Pertemuan Bakohumas IV Lingkup Pemprov NTT yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi NTT di Hotel Ima, Kota Kupang, Kamis (11/08/2022). 

Baca Juga: GP Anshor NTT Dukung Pakem Antisipasi Penyebaran Aliran Sesat

Sekda Domu mengatakan, pada akhir bulan November 2021 lalu, dilakukan MoU antara Pemerintah provinsi NTT dengan Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) untuk mengelola TN Komodo. 

"Ada salah satu pasal dalam MoU itu yang menyebut Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur dapat memberi kewenangan kepada BUMD untuk melakukan pengelolaan dan MoU dengan KLHK. Tetapi wajib hukumnya untuk membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS), kemudian rencana pelaksanaan program, dan kegiatan tahunan. Semua itu sudah dibuat," katanya. 

Karena itu, kata dia, pemerintah provinsi NTT menetapkan PT Flobamor untuk mengelola TN Komodo. 

Baca Juga: Kajati NTT Antisipasi Adanya Aliran Kepercayaan yang Menyimpang

"Ada MoU-nya. Pemprov NTT dapat memberikan kepada BUMD untuk mengelola," katanya. 

Halaman:

Editor: Petrus Damianus Padeng


Tags

Terkini

x