Network
"Pak Gubernur punya pengalaman soal konservasi. Karena mereka pernah konservasi di Sumatera, tepatnya daerah Bengkulu untuk menyelamatkan Harimau Sumatera. Kalau tidak sudah hilang dari dulu," ungkapnya.
"Jadi konservasi yang Pak Gubernur sampaikan itu bukan hanya sekedar omong. Tetapi dia tahu dan paham apa yang akan dilakukan," tambahnya.
Baca Juga: Abaikan Dugaan Perekrutan TKW yang Cacat Prosedur, Johanis Mau: Pemerintah Apresiasi Kinerja PT RAB
Dia menjelaskan, kebijakan pemerintah menaikan tarif masuk di Taman Nasional Komodo (TNK) bukan merupakan upaya untuk menyusahkan masyarakatnya. Tetapi ada hasil yang akan dirasakan bersama.
Dulu, kata dia, seluruh tarif masuk ke Taman Nasional Komodo (TNK) sepenuhnya diambil oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Tetapi sekarang sudah beda. Hasilnya bisa dinikmati Pemprov NTT, Kementerian, dan Pemda Mabar.
"Jadi usaha pemerintah tidak mungkin mau menyusahkan rakyatnya. Karena hasilnya dibagi ke Pemprov, Kementerian, dan Pemda Manggarai Barat untuk PAD, serta meningkatkan ekonomi dan pembangunan masyarakat," terangnya.
Baca Juga: Pesparani 2022 adalah Wujud Kecintaan Gereja Katolik untuk Tanah Air
Selain itu, kenaikan tarif TNK juga karena akan dibangun sistem yang jauh lebih bagus, termasuk sistem pengamanan dan menjamin rantai pasokan makanan untuk Komodo.
"Kalau tidak dikonservasi, Rusa akan ditembak semua di situ. Jadi harus dikonservasi agar wilayah itu diperketat dari sisi pengawasan, pengamanan dan keberlangsungan mereka," terangnya.
Dengan dilakukan konservasi, maka Komodo akan terlihat seperti di habitat mereka sesungguhnya. "Karena di Pulau Rinca itu banyak komodo yang sudah jinak," tandasnya. (*)
