Minim Pengetahuan, Banyak Pekerja Tidak Melaporkan Kasus Ketenagakerjaan Ke Dinas Transnaker

 

 

Warta Sasando- Masih banyak kasus ketenagakerjaan yang dialami para pekerja di Kabupaten Ende yang hingga kini tidak diselesaikan bahkan hilang begitu saja.Hal ini disebabkan oleh karena banyak pekerja baik yang bekerja diperusahan juga di toko tidak mengetahui kemana mereka harus mengadu permasalahan mereka.

 

Kepala Dinas Transnaker Kabupaten Ende, Kapitan Lingga melalui Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja, Ruth K. Lakawoda mengatakan hal tersebut saat ditemui di ruang kerjanya  Rabu 16 November 2022. 

 

Dia menjelaskan, akibat ketidaktahuan mereka,  banyak kasus yang melibatkan para pekerja tidak tertangani dengan baik dan bahkan hilang begitu saja tanpa ada penyelesaian terutama menyangkut Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK).

 

 

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Ende melalui Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja sebut dia, siap membantu memeriksa dan membantu dalam rangka penyelesaian sengketa pekerjaan .

 

Di Kabupaten Ende sendiri, sejak tahun 2020 hingga202 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Transnaker) Kabupaten Ende melalui Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja telah menangani setidaknya 24 kasus.

 Kasus yang ditangani oleh pihaknya yakni terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Semua kasus ini diselesaikan secara Bipartit dan sidang mediasi. Ini yang terjadi saat covid-19 melanda daerah ini. Semua kasus tersebut diselesaikan secara Bipartit dan sidang mediasi.

 

 

" Saat pandemi Covid-19 dari tahun 2020 hingga 2022 ini, kami telah menyelesaikan setidaknya 24 kasus. Semua kami selesaikan secara Bipartit dan sidang mediasi " ujarnya. 

 

Lanjut Ruth, mediasi yang dilakukan secara baik kepada kedua belah pihak ,baik itu pemberi  kerja maupun para pekerja sendiri. 

 

"Artinya kita mediasi dan diselesaikan dengan baik. Pihak pemberi kerja mengerti dan memenuhi hak dari pekerja sehingga tidak sampai pada perundingan Hubungan Industrial," katanya.

 

 

Ruth mengatakan, dari 24 masalah itu, 7 kasus terjadi pada tahun 2020, 8 kasus pada tahun 2021 dan 8 kasus lainnya di tahun 2022. Selain itu, dia juga menjelaskan pihaknya juga pernah menangani satu kasus yang melibatkan tenaga kerja asing dan telah diselesaikan dengan baik melalui sidang mediasi.

 

" Ada salah satu pekerja asal Cina yang bekerja disalah satu perusahaan kita urus dengan baik.Mulai dari pembayaran upah hingga pemulangan ketempat asal, dan perusahaan bersedia menanggung semuanya " ujar dia lagi. 

 

Kepada para pekerja yang mendapat persoalan dirinya meminta untuk tidak segan melapor agar segera dilakukan penyelesaian dengan melakukan mediasi sehingga bisa dicari solusi yang terbaik sesuai  Undang-undang. 

 

 

Ruth mengatakan, mekanisme yang harus dilakukan oleh pekerja jika terjadi PHK sesuai UU nomor 2 tahun 2004 yaitu pekerja atau pelapor mendatangi kantor Transnaker.

 

Setelah menyampaikan pengaduannya maka pelapor atau pekerja diminta untuk membuat pengaduan secara tertulis. Dengan dasar pengaduan ini, maka pihak Transnaker yang menerima pengaduan ini akan memanggil pihak perusahaan atau pemberi kerja untuk pengaduan.

 

" Kita akan menerima aduan ,dan aduan harus secara tertulis.Atas dasar ini kita bisa memanggil pemberi kerja untuk mendengarkan keterangan dan penjelasan terhadap persoalan tersebut " ujarnya. 

 

 

Setelah itu , pemberi kerja dan pekerja diberikan ruang untuk menyelesaikan masalah melalui kesepakatan bersama atau Bipartit. Waktu yang diberikan minimal 7 hari dan maksimal 30 hari tergantung berat atau ringannya kasus.

 

"Tetapi jika dalam waktu ini atau dalam

tahapan Bipartit tidak menyelesaikan

persoalan maka pemerintah melalui

Dinas Transnaker mengintervensi dengan sidang mediasi" ujarnya. 

 

Proses mediasi akan dilakukan selama 3 kali dan jika tidak ada penyelesaian maka akan dilanjutkan dengan peradilan Hubungan Industrial. Proses peradilan Hubungan Industrial ini akan dilakukan setelah mendapat saran dari provinsi.