Network
"Nakertrans Provinsi harus bertanggungjawab karena mengeluarkan rekomendasi. Nakertrans harus mengkroscek atau mengidentifikasi lembaga-lembaga yang melakukan rekruitmen tenaga kerja ilegal," ujarnya.
"Rekomendasi ini wajib dikeluarkan Nakertrans. Sehingga ketika terjadi masalah terkait tenaga kerja, pemerintah ikut bertanggungjawab termasuk pemulangannya karena dia (pemerintah-Red) yang merekomendasikan," tambah Leonardus.
