Network
Adrianus mengakui bahwa lembaga yang dipimpinnya telah meminta BPKP untuk melakukan audit investigasi pada tahun 2021 lalu.
Baca Juga: Lima Ciri Wanita Psikopat, Ada yang Sering Bersikap Terlalu Baik
“Kita sudah minta BPKP untuk melakukan audit investigasi dari tahun lalu," ungkapnya.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD NTT, Ince Sayuna mengatakan, bahwa kritik yang disampaikan fraksi-fraksi termasuk FPG di ruang paripurna harus diterima sebagai pikiran positif untuk kebaikan kinerja bukan memiliki tendensi buruk untuk PT Flobamor.
“Saya mau tegaskan bahwa kritik fraksi di ruang paripurna itu tidak ada tendensi buruk untuk PT Flobamor. Kritik itu harus diterima sebagai pikiran positif untuk perbaikan kinerja, bukan dianggap negatif,” tegas politisi Golkar ini.
Semantara itu, anggota Komisi III DPRD NTT, Hugo Kalembu mengatakan rekomendasi agar dilakukan audit investigasi terhadap PT didasarkan hasil pemeriksaan LHP BPK.
"Yang kami sampaikan itu bukan karang-karang. Itu hasil pemeriksaan dari LHP BPK karena itu perlu langkah serius dengan audit investigasi yang intensif terhadap PT Flobamor," ujar Hugo.
Ia juga mengatakan bahwa sejak berdirinya PT Flobamor pada 2010 silam, ada penyertaan modal dari Pemprov NTT kepada PT Flobamor.
Baca Juga: Aturan Baru Penulisan Nama Dokumen Kependudukan: KTP dan Kartu Keluarga Minimal Dua Kata
