Network
WARTA SASANDO - Menyaksikan para guru honorer yang telah mengabdi puluhan tahun ikut berjuang dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sungguh menggetarkan hati.
Demi diangkat menjadi PPPK, para guru yang bahkan di antaranya sudah sepuh dan menderita sakit harus tertatih-tatih mengikuti tahap demi tahap proses seleksi.
Dipaksa untuk berkompetisi dengan mereka yang masih muda, mau tak mau harus dijalani demi mendapat kesempatan diangkat menjadi tenaga PPPK.
Pengalaman puluhan tahun mengajar hampir tak diperhitungkan pada proses ini. Di antara para guru honorer yang telah mengabdi puluhan tahun ini bahkan ada yang masih menerima honor Rp 250.000 atau Rp 300.000 per bulan.
Tak perlu dijelaskan bagaimana mereka bersusah payah memenuhi kebutuhan hidup. Apalagi di tengah pandemi Covid-19, seorang guru harus berperan lebih banyak dalam pembelajaran.
Pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas yang sudah dimulai di sejumlah sekolah di berbagai wilayah, membuat guru-guru harus mampu melayani para peserta didiknya secara tatap muka sekaligus dengan metode dalam jaringan.
Di sisi lain, para guru honorer ini juga harus memikirkan dapur dan perutnya. Bukan perkara mudah di saat tanggung jawab sebagai pendidik dituntut harus diberikan secara penuh tetapi penghasilan masih juga belum memadai. Sementara tunjangan kinerja bersumber dari APBD daerah juga seringkali terlambat.
Kembali pada seleksi PPPK, berbagai pihak menilai, prosesnya tak ramah terhadap guru honorer senior.
Dikutip WartaSasando.com dari Pikiran-Rakyat.com, Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menuturkan, sebagian besar guru honorer senior tak mampu mencapai passing grade yang disyaratkan dalam ujian kompetensi teknis seleksi PPPK.
