WARTA SASANDO - Hakim konstitusi, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh mengunjungi Kampus Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Jumat, 10 September 2021.
Alumni Undana itu merupakan putra pertama Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menjabat sebagai hakim konstitusi sejak Mahkamah Konstitusi (MK) berdiri.
Daniel berkunjung ke almamaternya didampingi Sekretaris Hakim Konstitusi, Iman Sujudi dan Peneliti Hakim Konstitusi, Alboin Pasaribu. Kedatangan mereka disambut antusias oleh Dekan Fakultas Hukum (FH) Undana, Reny Rebeca Masu bersama jajarannya.
Di Undana, Daniel memberikan kuliah umum kepada mahasiswa. Kegiatan itu terselenggara atas kerja sama Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia dengan FH Undana.
Sebelum menyampaikan materi, alumni Undana tahun 1990 itu banyak mengisahkan pengalaman selama studi di FH pada jurusan Hukum Tata Negara (HTN), hingga menjadi hakim konstitusi.
Mantan pengurus pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) itu memotivasi mahasiswa dan dosen agar memajukan FH Undana sehingga bisa bersaing pada level nasional.
Pria yang menjadi Hakim Konstitusi Republik Indonesia sejak 7 Januari 2020 itu juga mengajak mahasiswa Undana agar mengikuti magang di MK. Untuk itu, ia meminta pihak Undana, khususnya FH agar bersurat ke MK. Selanjutnya, surat tersebut akan diproses oleh panitia terkait.
Desa Konstitusi di NTT
Saat memberi kuliah umum, Daniel juga menyentil soal program Desa Konstitusi yang merupakan bagian dari upaya MK membangun role model dalam penegakan konstitusi.
Saat ini, kata Daniel, sudah ada empat desa konstitusi di Indonesia, yakni di Mawasa, Papua, Bali dan Sumatera Barat.
“Mudah-mudahan suatu ketika ada desa konstitusi di NTT. Ada persyaratannya, yang penting kultur, sosial-budayanya masih ada,” ujarnya dikutip WartaSasando.com dari undana.ac.id., Minggu, 12 September 2021.
Menurut Daniel, keberadaan Desa Konstitusi sangat membantu mereka dalam memberikan pemahaman kepada warga negara tentang berkonstitusi.
Mekanisme pembentukan Desa Konstitusi, ungkapnya, melalui universitas. “Saya kira Undana kalau merekomendasi desa konstitusi tentu akan disambut di MK. Nanti ada panitia yang menyeleksi untuk itu. Seluruh biaya fasilitas di tanggung MK,” tandasnya.***