Network
WARTA SASANDO - Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTT meminta Gubernur NTT agar segera membubarkan (Likuidasi) PT Flobamora dan membentuk BUMD baru.
Hal ini dikarenakan PT Flobamora sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum memberikan kontribusi kepada Pemerintah Provinsi NTT berupa PAD pada APBD 2021.
"Fraksi Partai Golkar merekomendasikan agar PT Flobamor dilikuidasi saja dan membentuk BUMD baru," kata juru bicara Fraksi Partai Golkar, Gabriel Manek saat membaca pandangan umum Fraksi Partai Golkar terhadap laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi NTT tahun anggaran 2021 di Aula Gedung DPRD NTT pada Tabu, 18 Mei 2022.
Baca Juga: Tes Logika: Benda Apa yang Punya Banyak Kunci tapi Tidak Bisa Membuka Pintu?
Selain meminta PT Flobamor agar dilikuidasi, Fraksi Partai Golkar DPRD NTT juga meminta agar dilakukan audit keuangan dan audit kinerja terhadap PT Flobamor.
"Fraksi Partai Golkar sendiri sudah berkali-kali meminta agar PT Flobamor ini diaudit keuangannya dan audit kinerjanya," ucap jubir Gabriel Manek.
Terpisah, Ketua Fraksi Partai Golkar NTT, Hugo Kalembu, membeberkan alasan mengapa Fraksi Partai Golkar meminta Gubernur NTT melakukan audit dan melikuidasi PT Flobamor.
Baca Juga: Mantan Juara Tinju Dunia Asal Ukraina Sebut Putin 'Orang Gila Rusia'
Alasan itu antara lain, kepercayaan yang diberikan Gubernur NTT kepada PT Flobamor untuk mengelola Hotel Plago di Manggarai Barat ternyata diterlantarkan dan menyebabkan kerugian miliaran rupiah bagi daerah.
Jika kondisi ini dibiarkan terus menerus, lanjut Hugo makan akan berdampak pada masalah hukum.
Selain itu, melakukan audit terhadap dana subsidi pemerintah pusat untuk pengoperasian dua KMP yang dikelola PT Flobamor.
Baca Juga: Desainer Otomotif Terkenal Dunia Akui Pelek Mobil Buatan Indonesia
Audit keuangan Hotel Sasando Internasional yang tahun 2021 tidak menghasilkan deviden, audit terhadap pengelolaan Hotel Plago yang diterlantarkan PT Flobamor.
Audit investigasi atas pengadaan beras pada Dinas Sosial yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Audit terhadap begitu banyak anak perusahaan PT Flobamor dan audit terhadap Rp1,6 miliar berupa deviden yang tidak diserahkan ke kas daerah Pemda NTT. ***
