Network
WARTA SASANDO - Dokumen pernyataan sikap ini dihasilkan dalam persidangan organisasi, mandat, resolusi politik eksternal PDLH WALHI NTT VIII di Kupang, 23-24 September 2021.
Solidaritas Melawan Penghancuran Lingkungan Hidup dan Pengabaian Hak Rakyat Menuju Keadilan Ekologi di NTT
Potret NTT terkini adalah ruang terkepung oleh berbagai praktek pembangunan yang abai dan lalai pada keselamatan rakyat dan lingkungkan hidup.
Berbagai model pembangunan pemerintah dan investasi swasta bersifat top down yang berarti tidak ada tempat bagi suara suara warga yang potensial jadi korban korban pembangunan.
WALHI NTT meyakini bahwa model top down adalah model pemaksaan kehendak atas nama pembangunan.
Termasuk model pemaksaan yang mengabaikan urusan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di NTT.
NTT yang merupakan propinsi kepulauan makin kritis keselamatan rakyat dan lingkungan hidupnya akibat model model proyek pariwisata, perkebunan monokultur yang diprakarsai pemodal dan pemerintah, pertambangan hingga infrastruktur besar.
NTT terkini seolah tampak tumbuh dalam hal pembangunan namun mengorbankan ekologi, sosial ekonomi bagi keseluruhan masyarakat NTT.
Terlebih bagi kelompok-kelompok rentan seperti nelayan, petani, masyarakat adat, kelompok disabilitas dan kaum perempuan.
WALHI NTT mengemukakan beberapa fakta pembangunan yang terang benderang menjelaskan bahwa urusan keselamatan rakyat dan lingkungan hidup dinyatakan persetan oleh pemerintah.
