Network
WARTA SASANDO - Pemerintah akan terus menjaga kebijakan fiskal dan defisit APBN sesuai aturan perundang-undangan. Oleh karena itu pengelolaan utang selalu dilakukan secara prudent dan profesional.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan utang bukanlah sesuatu hal yang perlu dimusuhi dalam pengelolaan keuangan negara.
Menurut Bendahara Negara itu sebagaimana dikutip dari Pikiran-Rakyat.com, utang harus didudukkan sebagai instrumen kebijakan yang tetap dikelola pemerintah dengan sangat hati-hati dan bertanggung jawab.
Baca Juga: Kapolri Ingin 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN di Bareskrim
"Utang adalah instrumen, bukan merupakan tujuan dan bukan sesuatu yang mungkin dimusuhi," ujar Sri Mulyani dalam acara Pelantikan Pejabat di Lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta, Selasa 28 September 2021.
"Namun harus didudukkan sebagai sebuah instrumen kebijakan yang tetap harus kita kelola dengan sangat hati-hati dan bertanggung jawab," ujarnya.
Oleh karena itu, Sri Mulyani meminta jajarannya bisa mengedukasi masyarakat mengenai peran utang sebagai instrumen dalam memajukan Indonesia, mengingat lingkungan politik dan persepsi yang cenderung memandang negatif mengenai instrumen pinjaman.
Baca Juga: Viral TKI di Irak Minta Tolong Dipulangkan Presiden Jokowi
Komunikasi kepada publik mengenai cara Indonesia yang mampu mengelola pinjaman dan menggunakan instrumen pinjaman dengan baik harus dilakukan lebih sering.
"Ini merupakan bagian dari pendidikan dan komunikasi publik mengenai apa manfaat dari pinjaman tersebut," ucap Sri Mulyani.
Selain itu, Menkeu juga meminta jajarannya agar bisa menjelaskan efektivitas dari pinjaman tersebut kepada publik, karena menjadi salah satu bagian dari akuntabilitas keuangan negara kepada masyarakat.
Baca Juga: Miris, Anggota DPRD Minta Tunjangan Naik 100 Persen di Masa Pandemi Covid
"Tunjukkan dengan bukti bahwa pemerintah mengelola seluruh utang dan pinjaman secara bertanggung jawab, berhati-hati, dan berhasil guna," ungkapnya.***
