Network
Warta Sasando- Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Ende 2022, Pemerintah kabupaten Ende berencana melakukan pinjaman daerah sebesar Rp 150 miliar.
Fraksi Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Ende mengingatkan agar pemerintah dalam mempergunakan dana pinjaman tersebut, harus memprioritaskan infrastruktur yang sudah termuat dalam Buku Suci RPJMD.
Ketua Fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Ende Maria Margaretha Sigasare, menyampaikan hal ini saat Rapat Paripurna XVII DPRD Ende ,Jumad 26 November 2022.
Baca Juga: Fraksi DPRD Ende Setuju RAPBD 2022 Ditetapkan Menjadi APBD ,Saat Ruang Rapat Paripurna Gelap
"Fraksi Golkar menegaskan kembali bahwa peruntukan pinjaman daerah adalah diprioritaskan untuk infrastruktur khususnya yang sudah terekam dalam Buku Suci RPJMD 2019 - 2024" ujar Megy Sigasare.
Dia menyebutkan, prioritas yang dimaksudkan adalah pembangunan 4 ruas jalan paralel dari 5 ruas jalan paralel yang sudah tertuang dalam RPJMD tersebut.
" Satu ruasnya sudah selesai yakni Magekoba - Maurole dengan panjang 22 Km tinggal empat ruas lagi" kata dia.
Empat ruas jalan Paralel yang dimaksud adalah ruas jalan Pu'ukungu - Orakose - Kamubheka sepanjang 33,20 Km, dan sudah dibangun 22,15 Km, sisa 11,05 Km (Rp.33.150.000.000)
Nangaba - Wologai - Maukaro sepanjang 52,20 Km, dan sudah dibangun 35,2 Km, dan masih tersisa 16,98 Km (Rp 50.940.000.000)
Nduaria - Kotabaru dengan panjang 67,50 Km, dan yang sudah dibangun 13,35 Km dan masih tersisa 54,15 Km (Rp 162.450.000.000)
Selain itu juga, ruas jalan Watuneso - Detulate sepanjang 22 Km, sudah dibangun 3,2 Km, dan masih tersisa 18,8 Km (Rp 56.400.000.000) sehingga total sisa keseluruhan 100,98 Km ( Rp.302.940.000.000)
Fraksi Golkar sebut Megy Sigasare, terkait dengan pinjaman daerah yang akan dilakukan pemerintah harus diprioritaskan juga untuk penanganan dan penataan drainase dalam kota. Karena hampir setiap kali hujan terjadi luapan air sehingga menggenangi rumah penduduk.
Golkar juga dikesempatan pandangan akhir fraksi di Rapat Paripuna juga mengkritisi program Menata Kota dari pemerintah. Menurut Fraksi partai Golkar, menata kota berarti menata
pasar sehingga tidak semrawut, Kota yang tidak gelap gulita pada malam hari , kota yang tidak banjir saat hujan. Sampah- sampah yang tidak berserakan,pemukiman yang tidak kumuh.
"Fraksi partai Golkar melihat tidak seperti yang disebutkan di atas.Selama 2 tahun berjalan pemerintah lebih kepada mempersolek kota seperti patung , lampu hias, dan yang lainnya"kata dia.
Karena itu, harapan Partai Golkar pada tahun anggaran 2022 yang akan datang, Pemerintah harus konsisten membangun dan menata kota sesuai dengan yang tertera dalam buku suci RPJMD.***
