Network
WARTA SASANDO - Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTT, Yunus Takandewa meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT untuk segera membayar gaji guru Sekolah Luar Biasa (SLB).
"Kita minta pemerintah segera membayar gaji guru SLB yang belum dibayar," ujar Yunus saat rapat bersama mitra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di ruang rapat Komisi V pada Kamis, 2 Juni 2022.
Yunus berharap, Pemprov NTT melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai solusi untuk mengatasi persoalan ini.
Baca Juga: 8 Daftar Tim Nasional Dengan Koleksi Trofi Terbanyak
"Dewan berharap ada solusi dari pemerintah untuk segera mengatasi masalah ini," ucapnya.
Ia juga meminta pemerintah untuk memenuhi hak-hak guru dan tenaga kependidikan, seperti tunjangan kinerja dan sertifikasi guru PTT.
Ketua Fraksi PDIP ini juga meminta agar pemerintah segera mempercepat pelantikan Koordinator Pengawas (Korwas) SMA/SMK/SLB yang telah mengikuti seleksi.
Baca Juga: Ini Tanggapan Pemerintah Terkait 62 Kepsek yang Masih Berstatus Plt
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Henderina Laiskodat, menjelaskan saat ini dinas telah menganggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
"Untuk SLB kami sudah urus dan sedang dalam proses," ujarnya.
Ia juga mengakui, keterlambatan pembayaran gaji guru SLB terkendala pada penganggaran. Pasalnya, dari jumlah 238 guru, sebanyak 132 guru belum dialokasikan dalam DPA.
Baca Juga: Intelijen Rusia Sebut Kondisi Kesehatan Vladimir Putin Kian Memburuk
"Ini sudah bulan keenam. Kami berusaha secepatnya. Kami Dinas Pendidikan sedang melakukan pembenahan administrasi pembayaran tenaga kontrak provinsi. Semoga dalam waktu satu dua ke depan kami segera merealisasikannya," kata Henderina.
Untuk diketahui, dari total 238 guru SLB, sebanyak 106 guru telah dialokasikan dalam DPA. Sedangkan 132 guru belum dialokasikan.***
