Network
“Diskresi fiskal daerah itu dipengaruhi pendapatan daerah. Jika pendapatan daerahnya cukup besar, tentu pemerintah juga bisa leluasa mengatur hal semacam tunjangan dewan itu,” kata dia.
Dalam kondisi pandemi seperti saat ini, kata Gunawan, potensi pendapatan asli daerah (PAD) bisa tinggi. Namun kenyataannya di lapangan, baru 23 persen dari total pendapatan daerah yang didapat.
Artinya, kata dia, saat ini pendapatan daerah masih tetap lebih besar dari transfer pusat ke daerah.
“PAD Kabupaten Bandung yang nilainya signifikan berasal dari badan layanan usaha daerah (BLUD) rumah sakit, pajak penerangan jalan umum, serta pajak bumi dan bangunan. Artinya, pendapatan Pemerintah Kabupaten Bandung selama ini bukan hasil kerja keras,” ujarnya.
Baca Juga: Saking Emosi Saat Ajari Anak Perempuannya, Pria Ini Tak Bisa Menutup Rahang
Dikatakan Gunawan, kalau DPRD mau tunjangan besar, harus membantu Pemerintah Kabupaten Bandung.
”Mereka (DPRD) bisa mendorong Pemerintah Kabupaten Bandung menggali dan meningkatkan PAD. Misalnya dengan meningkatkan pengawasan kemudian melakuakn riset soal potensi PAD,” ucap Gunawan.***
