Fraksi PDIP Minta Anggaran Formula E Tak Disetujui, Ini Respon Wagub Jakarta

29 September 2021, 07:54 WIB
Wagub Jakarta, Ahmad Riza Patria. /Instagram.com/@arizapatria

WARTA SASANDO - Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Manuara Siahaan meminta supaya anggota dewan tidak mengizinkan pengajuan anggaran Formula E dari Pemprov DKI saat pembahasan APBD Perubahan (APBD-P) 2021 dan rancangan APBD 2022.

Penolakan tersebut disampaikan Manuara jika Pemprov DKI tidak memberikan revisi kajian kelayakan balap mobil listrik hingga pembahasan anggaran nanti.

Namun, dalam rapat paripurna tidak bisa mengambil keputusan karena hanya dihadiri oleh fraksi dari PDIP dan PSI.

Baca Juga: Isu Reshuffle Kabinet Berembus, Zulkifli Hasan Dikabarkan Bakal Jadi Menteri

Hal tersebut disebabkan ada tujuh fraksi di DPRD yaitu dari Gerindra, PKS, Nasdem, Demokrat, Golkar, PAN, dan PKB-PPP yang menolak hardir.

Padahal untuk bisa mengambil keputusan harus memenuhi ketentuan jumlah anggota sebanyak 50+1 dari 106 anggota.

Rapat paripurna pun ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan setelah perwakilan masing-masing fraksi menyampaikan pandangannya.

Baca Juga: Sri Mulyani: Utang adalah Instrumen dalam Memajukan Negara

Menanggapi pendapat dari Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengungkapkan asal dana yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan Formula E.

"Insyaallah, ke depan harapan kami penggunaan anggaran Formula E pada tahun-tahun berikutnya dapat menggunakan anggaran dari publik, masyarakat, dariswasra, atau dari sponsor," kata Ahmad Riza Patria dikutip dari Pikiran-Rakyat.com, Rabu 29 September 2021.

Terkait anggaran tersebut, dikatakan lebih lanjut oleh Riza, dana akan disiapkan sesuai dengan ketentuan aturan yang ada.

Baca Juga: Kapolri Ingin 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN di Bareskrim

Meskipun mendapatkan penolakan dari PDIP, Riza menanggapi dengan santai hal tersebut tanpa melupakan jika yang memiliki kewenangan dalam mengatur anggaran adalah Pemprov DKI Jakarta.

"Itu soal kewenangan dari DPRD. DPRD punya pendapat dan sikap masing-masing terkait anggaran. Silakan, kan ada hak dari DPRD. Semua dibahas bersama antara eksekutif dan DPRD. Nanti diputuskan bersama," ujar Riza.***

Editor: Tommy Aquino

Sumber: Pikiran Rakyat

Tags

Terkini

Terpopuler