Network
WARTA SASANDO - Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Ende Piter Th.Tonael menyebutkan setidaknya butuh anggaran Rp2 Miliar lebih untuk mendefenitifkan sembilan desa persiapan.
Hal ini disampaikannya saat diwawancara wartasasando.com di ruang kerjanya, Senin 21 Maret 2022. Piter mengatakan, gerak cepat untuk mendefinitkan desa persiapan mesti segera dilakukan karena sekarang sudah berada pada waktu ekstra yang diberikan Kemendagri. Lagi pula tambah mantan Lurah Rewarangga ini, di tahun 2023 nantinya akan ada moratorium pembentukan desa baru.
Baca Juga: Drakor Soundtrack #1 Han So Hee dan Park Hyung Sik Tayang Hari Ini, Simak Sinopsis Singkatnya
Menurutnya, hingga kini semua proses sudah dijalankan, tinggal yang paling krusial proses peta geospasial dan kode desa yang segera mesti dijalankan.
Sementara anggota komisi I DPRD Ende Oktavianus Moa Mesi saat ditemui di kediamannya, Selasa 22 Maret 2022 mengatakan, Pemerintah kabupaten Ende dalam hal ini instansi teknis harus bekerja lebih maksimalkan lagi.
"Koordinasi internal dan juga dengan instansi terkait perlu dilakukan untuk mendapatkan kepastian waktu dan jadwal pembuatan peta geospasial atau peta batas desa," ujar Vian Moa Mesi.
Berkaitan dengan persoalan anggaran, Vioan katakan, Komisi I DPRD Ende akan mendukung sepenuhnya. Karena itu, pihaknya terus mendorong pemerintah agar usulan pemekaran sembilan desa persiapan bisa direalisasikan pada tahun 2022 ini.
"Harus ada keseriusan baik koordinasi secara internal berkaitan dengan pengalokasian dana, maupun koordinasi dengan pihak Kemendagri, Kemendes dan Badan Informasi Geospasial (BIG)." ungkap Octavianus Moa Mesi.
Menurutnya, proses yang sangat krusial hanya pada tahapan pembuatan peta geospasial dan juga mendapatkan kode desa dari Kemendagri. Untuk itu, perlu ada ketegasan sikap dan koordinasi terkait penggunaan anggaran untuk pembiayaan pembuatan peta tersebut.
Komisi I lanjut Vian Moa Mesi, pada prinsipnya menyetujui usulan anggaran yang disampaikan pemerintah. Yang perlu diperhatikan mekanisme koordinasi di internal pemerintah berkaitan dengan penggunaan anggaran sebelum perubahan.
"Sementara langkah lain yang bisa diantisipasi dengan mengoptimalkan anggaran yang sudah diusulkan DPMD, sekaligus menghitung anggka riil sesuai kebutuhan lapangan. Dua langkah ini menjadi opsi yang harus dipilih, sehingga tahapan krusial pembuatan peta geospasial bisa diselesaikan." tegas Octavianus Moa Mesi.
Persoalan anggaran kata Politisi NasDem ini sudah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa beberapa waktu lalu. Sikap komisi jelas mendukung penuh keinginan masyarakat untuk merealisasikan sembilan desa tersebut menjadi desa defenitif.
Baca Juga: Bali United Bisa Kunci Gelar Juara BRI Liga 1 di Pekan ke-33, Persib Bandung Masih Berpeluang
"Makanya dalam RDP tersebut Komisi I DPRD menyatakan sikap dan memberikan dukungan penuh kepada Pemkab Ende, menuntaskan urusan pembuatan peta geospasial bagi sembilan desa, dan menyetujui usulan penggunaan anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut," sebut dia.
Untuk memastikan anggaran,Komisi I DPRD Ende bersama DPMD akan melakukan konsultasi ke Kemendagri khususnya terkait dengan peta geospasial.
Berdasarkan RDP sebelumnya, pihak BIG Bogor yang melakukan pemetaan peta desa menyarankan untuk dilakukan terhadap semua desa di Kabupaten Ende dengan perkiraan biaya sekitar Rp6 miliar rupiah.
"Karena itu untuk memastikan sembilan desa bisa didefenitifkan maka kami akan lakukan konsultasi ke Kemendagri. Jangan sampai anggaran yang besar ini digelontorkan namun tidak jadi," sebut Vian Moa Mesi.
Dia juga menegaskan, konsultasi juga akan dilakukan soal sharing dana oleh Kemendagri dan juga untuk menentukan apakah 255 desa di kabupaten Ende juga serentak dilakukan dengan alokasi anggaran sekitar Rp6 Miliar seperti yang disampaikan oleh pihak BIG.
" Kita akan lihat konsultasi nantinya apakah untuk keseluruhan atau seperti apa. Yang pasti untuk sembilan desa kita prioritaskan. Saya optimis sembilan desa bisa menjadi desa definitif" pungkasnya***
