Network
Baca Juga: Menikah dengan Rakyat Biasa, Putri Mako dari Jepang Rela Kehilangan Status Kerajaan
Saat media ini menyinggung isu yang berkembang bahwa minimnya para pelamar karena posisi OPD tertentu sudah ada 'jagoan', Gusti Ngasu dengan tegas menampik isu tersebut.
Menurutnya, Panitia tidak memiliki jagoan. Panitia lanjut dia, bekerja sesuai aturan dan regulasi yang berlaku.
"Panitia melakukan seleksi dan selanjutnya menyerahkan tiga nama kepada PPK. Dari tiga nama ditentukan satu oleh PPK dalam hal ini Bupati," jelasnya.
"Rangking 1 tidak mesti harus jadi, bisa juga rangking 3. Tergantung penilaian dan keputusan PPK seperti apa," Kata Agustinus Gaja Ngasu.
Baca Juga: Polri Ungkap Tindak Kejahatan Perjudian dan Pornografi Online, Omzet per Bulan Rp 4,5 Miliar
Ketua Komisi II DPRD Ende Yulius Cesar Nonga menyebutkan, minimnya para pejabat yang mengikuti lelang jabatan, harus dievaluasi secara menyeluruh.
"Jangan sampai ada rasa traumatik soal mekanisme seleksi, sama seperti proses masa lalu," ujarnya.
Dia berharap pemerintah tidak ada unsur subyektifitas dalam melakukan lelang jabatan.
"Kita harap pada masa perpanjangan pendaftaran, ada pejabat yang melamar sehingga semua jabatan yang dilelang bisa diproses lanjut," ungkapnya.***
