Network
WARTA SASANDO - Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) meminta jajarannya menyampaikan kepada publik bahwa jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak sudah ditetapkan.
"Saya kira sudah jelas semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024," ujar Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas yang membahas tentang persiapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 di Istana Kepresidenan Bogor, pada Minggu, 10 April 2022, dikutip dari rilis Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.
Menurut Presiden Jokowi, hal ini perlu dijelaskan kepada publik agar tidak muncul spekulasi-spekulasi di masyarakat, seperti penundaan pemilu atau perpanjangan jabatan Presiden dan juga yang berkaitan dengan soal tiga periode.
Baca Juga: Mahasiswa BEM SI Batal Geruduk Istana, Demo Bergeser ke Gedung DPR
"Karena jelas bahwa kita telah sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan pilkada dilaksanakan nanti di November 2024, sudah jelas semuanya," sambung Jokowi.
Presiden juga menjelaskan bahwa tahapan Pemilu 2024 sudah akan dimulai di pertengahan bulan Juni 2022.
Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 167 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) yang menyebut bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara.
Baca Juga: Messi Minta PSG Boyong Luka Romero, Pemain 17 Tahun yang Disebut Bakal Jadi Penerusnya
Kepala Negara juga menyampaikan bahwa pada 12 April 2022 nanti, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) periode 2022-2027 akan dilantik untuk segera mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak 2024.
Oleh sebab itu, pemerintah akan segera membahas berbagai persiapan pemilu dan pilkada dengan kedua institusi tersebut.
"Nanti kita perlu berbicara dengan KPU dan juga Bawaslu mengenai persiapan-persiapan ini agar persiapan Pemilu dan Pilkada yang ini kita belum punya pengalaman serentak itu betul-betul bisa kita persiapkan dengan matang," imbuhnya.
Baca Juga: Sampaikan Pernyataan Jokowi, Menkominfo Johnny Plate: Tidak Perlu Bicarakan Penundaan Pemilu 2024
Di samping itu, Presiden juga meminta jajarannya untuk segera menyelesaikan payung hukum regulasi yang dibutuhkan untuk pemilu dan pilkada serentak 2024.
Presiden meminta Menko Polhukam Mahfud MD untuk berkomunikasi secara intens dengan DPR RI dan KPU sehingga perencanaan programnya bisa didetailkan.
"Didetail lagi dan sehingga regulasi yang ada yang disusun ini tidak multitafsir dan nanti bisa menimbulkan perselisihan di lapangan," ungkapnya.
Baca Juga: PBB Ungkap Hal Mengerikan di Bucha: Ada Kuburan Terbuka di Halaman Gereja dengan 280 Mayat
Selain Menko Polhukam Mahfud MD, beberapa Menteri yang hadir dalam ratas tersebut antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo.
Turut hadir Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan.***
