Network
Melan mengakui bahwa manajemen rumah sakit melalui direktur telah berjanji kepada nakes bahwa akan diadakan pertemuan bersama para nakes untuk melihat transparansi pembagian jasa saat ini dan pembagian jasa di tahun depan.
Terkait TPP, dirinya berharap pimpinan rumah sakit mampu membawa usulan dan masukan kepada DPRD Kota Kupang agar dapat dimasukan dalam pembahasan anggaran murni APBD 2023 dengan maksud agar TPP nakes ASN diperhitungkan sesuai dengan kelas dan jabatan seperti ASN lainnya. Dari TPP sebesar Rp.600.000 menjadi Rp.1.350.000.
"Kami menunggu reaksi baik, niat baik dari para anggota dewan, para Pimpinan Pemerintah Kota dan pimpinan kami termasuk didalamnya untuk janji mereka itu direalisasikan. Kami tidak melakukan aksi-aksi anarkis karena nurani kami sebagai nakes kami tetap berjalan," ungkapnya.
Hal yang sama juga disampaikan Ketua Komite Medik RSUD SK Lerik, dr. Ronald Melivianno, Sp.An, mengatakan bahwa mendukung aksi solidaritas yang dilakukan para nakes.
Menurutnya, nakes-nakes ini merupakan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat, oleh karena itu, pemerintah dan pimpinan manajemen harus meresponnya.
Pasalnya, jika aksi ini tidak ditanggapi oleh pemerintah dan manajemen, maka akan berdampak pada penilaian akreditasi yang akan dilakukan pada bulan Desember 2022 nanti.
"Yang saya takutkan itu akreditasi itu batal karena ada aksi-aksi dari para nakes. Ini implikasinya ke BPJS tidak melanjutkan kerjasama dengan rumah sakit. Ini artinya pendapatan rumah sakit akan turun karena 90 persen lebih pendapatan kita dari BPJS," ujarnya.
Dokter spesialis Anastesi ini juga mengakui bahwa apa yang dirasakan oleh para nakes juga dialami oleh para dokter ahli (ASN) yang bekerja di RSUD S.K Lerik Kota Kupang.
"Semoga saja apa yang disampaikan melalui aksi hari ini bisa diakomodir sehingga tidak ada kesenjangan di rumah sakit terutama antara manajemen yang tidak melayani pasien dengan kami yang bekerja melayani pasien," ucapnya.
Dirinya berharap Pemerintah Kota dan DPRD Kota Kupang dapat mengakomodir TPP nakes termasuk dokter ahli sesuai dengan kelas jabatan sesuai dengan yang diperoleh manajemen. Pasalnya, para nakes juga memiliki resiko dan beban kerja.
