Network
"Jadi tentu semuanya berjalan secara paralel. Semua fasilitas akan disiapkan, terutama air bersih, wc, dan kamar mandi yang perlu kami siapkan," ungkapnya.
Terkait penunjukan PT. Flobamor sebagai pihak ketiga dalam mengelola Taman Nasional Komodo (TNK), Sony menerangkan bahwa PT. Flobamor sebagai BUMD, hanya membangun sistem, sehingga bisa dikontrol secara baik oleh pemerintah.
Baca Juga: Soal Juri Pesparani 2022, Frans Salem: Fair dan Profesional
"Tujuannya agar pemerintah dapat mengontrol secara baik. Bahwa semua fasilitas yang disiapkan itu harus berstandar. Seperti travel, tour and travel harus terdaftar, dan tour gaet yang profesional," terangnya.
"Sehingga tidak menimbulkan efek atau image buruk bagi para wisatawan yang datant ke Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat," tambah Sony Libing.
Berdasarkan aturan perundang-undangan, dibolehkan, dimana pemerintah bisa menunjuk Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD untuk mengelola tempat yang merupakan aset daerah.
Baca Juga: Peneliti Temukan Alat untuk Atasi Bahaya Mikroplastik Bagi Ekosistem Air
"Karena, tidak mungkin Pemprov NTT mengelola sendiri TNK. Maka itu pemerintah menunjuk PT. Flobamor sebagai BUMD untuk mengelola jasa wisata di Labuan Bajo," ungkapnya.
Terkait polemik ditengah masyarakat, Sony mengakui, kalau pihaknya kurang melakukan sosialisasi dan berdialog dengan masyarakat, sehingga mereka berpikir kehadiran PT. Flobamor untuk mengambil alih semua aktivitas di TNK.
"Kami belum sampai pada titik itu. Yang ada ini kan mereka berpikir bahwa PT. Flobamor datang dan mengambil seluruh aktivitas disana. Padahal PT. Flobamor hanya siapkan rumah, lalu masing-masing bekerja secara baik untuk melayani wisatawan yang datang," pungkasnya.***
