Fraksi Partai Golkar NTT Pertanyakan Penggunaan APBD 2020 Oleh Gubernur

- 19 September 2022, 21:22 WIB
Anggota DPRD NTT dari Fraksi Partai Golkar, Maximilianus Adipati Pari menyampaikan pemandangan Umum saat rapat paripurna
Anggota DPRD NTT dari Fraksi Partai Golkar, Maximilianus Adipati Pari menyampaikan pemandangan Umum saat rapat paripurna /Istimewa/

 

WARTA SASANDO - Fraksi Partai Golkar (FPG) NTT dalam pemandangan umumnya terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2022 menilai bahwa Nota Keuangan atas Perubahan APBD TA 2022 menampilkan beberapa hal yang tidak lazim yang berbeda dengan tahun sebelumnya. 

Sehubungan dengan itu Fraksi Partai Golkar NTT menyampaikan pandangan umumnya yang disampaikan juru bicara FPG NTT, Maximilianus Adipati Pari pada rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan I Tahun 2022/2023 DPRD Provinsi NTT pada 19 September 2022.

Nota Keuangan atas Perubahan APBD TA 2022 menampilkan beberapa hal yang tidak lazim yang menyebabkannya berbeda dengan tahun tahun sebelumnya.

Baca Juga: Berkas Perkara Dinyatakan Lengkap, Ira Ua Siap Disidangkan

Pertama dalam menghadapi "Keadaan mendesak". Saudara Gubernur bukannya menggunakan dana BTT yang tersedia dalam APBD sebesar Rp 32.355,619.337-secara optimal, sebagaimana diarahkan oleh pasal 55 ayat (4) PP No. 12 Tahun 2019, tetapi lebih memilih alternatif redesain program, kegiatan dan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD dengan dasar pertimbangan masih adanya desrupsi akibat pandemi covid 19; padahal justru pada Tahun Anggaran 2022, Cavid 19 sudah sangat melandai dan ekonomi sudah mulai menggeliat serta pergerakan manusia, barang dan jasa sudah mulai meningkat secara signifikan. 

Dalam Nota Keuangan tergambar bahwa Saudara Gubernur hanya menggunakan dana BTT sebesar Rp 7.223.896.620,- atau 22.33% dari pagu yang tersedia dalam APBD Tahun 2022, Redesain secara sepihak terhadap program, kegiatan dan anggaran yang sudah ditetapkan dalam Perda APBD TA 2022 melalui penerbitan 6 buah Pergub Perubahan.

Menurut hemat Fraksi Partai Golkar, justru menjustifikasi lemahnya perencanaan yang selama ini dikeluhkan. Sementara di pihak lain, kita memiliki banyak staf ahli dan staf khusus yang direkrut dengan biaya yang tidak sedikit atas beban APBD

Baca Juga: Resmi Jabat Jadi Ketua, Jeffrey Jap: Komitmen Majukan IAKMI NTT

Kedua, efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran untuk beberapa kegiatan tidak terlihat, tetapi justru terkesan terjadi pemborosan dan kontradiktif dengan usaha kita mengentas warga miskin yang jumlahnya masih di atas 20-an persen, sehingga menempatkan kita masih pada urutan ketiga, provinsi termiskin di Indonesia.

Ketiga, kita lebih tanggap mengeluarkan dana untuk kegiatan yang bukan Urusan Provinsi, tetapi urusan pusat, yang mekanisme pendanaannya juga sudah diatur dalam ketentuan perundangan.Baca Juga: Ketum IAKMI Sebut Pokok Masalah Stunting adalah Literasi

Keempat, kita lemah dalam perikatan kerja dengan Pihak Ketiga, sehingga memberi peluang keuntungan lebih bagi Pihak Ketiga, dibandingkan jaminan kemanfaatan yang kita dapatkan dari perikatan itu.

Kelima, redesain yang dilakukan Pemerintah melalui 6 Peraturan Gubemur Perubahan, dilakukan sepihak padahal regulasi yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sudah mengatur secara jelas; mana pergeseran yang membutuhkan persetujuan DPRD dan mana yang tidak memerlukan persetujuan DPRD. Fraksi Partai Golkar mengharapkan agar Komunikasi Kemitraan antara Kepala Daerah dan DPRD melalui Pmpinan DPRD dibenahi, agar terjadi sinergitas yang kuat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Penjelasan Pemerintah

Kedua, sehubungan dengan uraian pada angka 1 tersebut di atas, Fraksi Partai Golkar setuju dengan rekomendasi Badan Anggaran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari persetujuan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS TA 2022 serta meminta agar hal-hal tersebut tidak diulangi lagi pada TA 2023.

Baca Juga: Warga Sikumana Swadaya Bangun Jalan Rabat Sepanjang 500 Meter

Ketiga, kuhusus pengeluaran mendahului perubahan APBD dalam kunjungan Presiden RDTL ke Labuhan Bajo dan transit di Kupang (tanggal 22 sampai dengan 25 Juli), berdasarkan permintaan Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Ri agar difasilitasi sesuai ketentuan perundangan, dan telah menelan biaya sebesar Rp 3,2 Miliar. 

Fraksi Partal Golkar meminta penjelasan Pemerintah Daerah, karena pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Pasal 4 ayat (1) dimana ditegaskan, bahwa Pendanaan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang GWPP dibebankan pada APBN. Hal itu dipertegas lagi dalam Permendagri No. 12 Tahun 2021 Pasal 15 ayat (1) yang menegasakan, bahwa Pendanaan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang GWPP bersumber dari APBN melalui dana dekonsentrasi Penggunaan dana Pemda untuk memfasilitasi kunjungan Presiden Republik Demokratik Timor Leste tetapi tidak tersedia anggarannya dalam APBD, bertentangan dengan Pasal 124 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019, yang menegaskan, bahwa setiap Pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. 

Keempat, pemanfaatan dana dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022 sesuai surat Badan Pembinaan Idiologi Pancasila tgl 9 Mei 2022, anggarannya belum tersedia dalam APBD TA 2022, tetapi dananya sudah dikeluarkan sebesar 3.1 Milyar melalui dua tahap, yaitu tahap 1 sebesar Rp 1,5 M melalui pergeseran dengan dasar Pergub No 63 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Pergub No 89 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun 2022 dan tahap 2 sebesar Rp 1,6 dan belum ada dasar hukum pemanfaatannya. Hal ini bertentangan ketentuan Pasal 124 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PP 12 tahun 2019. Fraksi Partai Golkar meminta bagaimana hal ini bisa terjadi. penjelasan.

Baca Juga: Sekda Warandoy Minta Dishub NTT Tingkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat

Klarifikasi Pemerintah

MoU antara Pemerintah Provinsi NTT dengan Yayasan Bambu Lestari, yang ditindaklanjuti dengan Pembuatan Perjanjian Kerja Samanya (PKS) oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menimbulkan banyak tanda tanya yang memerlukan klarifikasi.

Pertama, MoU antara Gubernur dengan Yayasan Bambu Lestari tentang Pengembangaan Desa Wanatani Bambu dalam Rangka Mendukung Ekonomi Hijau di Wilayah Provinsi NTT, ditandatangani pada 24 Mei 2021 Kemudian MoU tersebut ditindaklanjuti dengan Pembuatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Yayasan Bambu Lestari oleh Dinas PMD per- tahunan dan oleh Dinas LHK per-lima tahunan dan ditandatangani para Pihak pada 24 Mei 2021 bersamaan dengan penandatangan MoU antara Gubernur NTT dengan Yayasan Bambu Lestari. Tetapi menariknya adalah, bahwa Pergub tentang Desa Wanatani Bambu, baru diterbitkan satu tahun kemudian. Pergub Nomor 73 Tahun 2022 tentang Desa Wanatani Bambu baru ditetapkan pada tanggal 15 Juni 2022

Kedua, PKS antara Dinas PMD dengan Yayasan Bambu Lestari Tahun 2021, Pasal 5 ayat (3) butir f, menegaskan, bahwa Pihak Kedua (Yayasan Bambu Lestari) berhak mendapatkan administratif cost senilai Rp 900.000.000,- dan Biaya TOT sebesar Rp. 124.470, 000,- yang dibayarkan berdasarkan perkembangan pekerjaan di lapangan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Baca Juga: Wagub NTT Selamatkan Sasando dari Klaim Negara Lain

Ketiga, PKS antara Dinas PMD dan Yayasan Bambu Lestari Tahun 2022 mengalami modifikasi. Pasal 2 menegaskan bahwa obyek PKS ini adalah penyediaan bibit bambu, membangun kebun kepompong dan fasilitasi hibah bibit bambu kepada masyarakat dalam rangka pengembangan Desa Wanatani bambu.

Pasal 4 menegaskan PKS ini secara teknis pelaksanaannya dilakukan oleh para pihak secara swakelola. Pasal 5 menegaskan bahwa Hak dan Kewajiban para Pihak diatur lebih lanjut dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). 

Jadi, kita tidak menemukan lagi dalam PKS ini tentang administratif cost dan lain-lain. Dengan demikian, mata rantai transparansi dan akuntabilitas publiknya semakin panjang. DPRD sendiri belum mendapatkan Kerangka Acuan Kerjanya yang berisi Hak dan Kewajiban Para Pihak yang merupakan bagian terpenting dari sebuah PKS Keempat, PKS antara Dinas LHK dan Yayasan Bambu Lestari tentang Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu di wilayah Provinsi NTT dan ditandatangani pada 24 Mei 2021 untuk jangka waktu lima tahun. Pasal 5 aya! (3) butir c, menegaskan: Kewajiban Pihak Kedua ( Yayasan Bambu Lestari), memfasilitasi dan menyediakan anggaran bagi pelaksanaan kegiatan sesuai tupoksinya. 

Baca Juga: Pemprov NTT Tetapkan Kenaikan Tarif Angkutan Umum Sebesar 30 Persen

Selanjutnya, Pasal 6 tentang Pembiayaan menegaskan bahwa segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan PKS ini dibebankan pada para Pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Dari uraian tersebut di atas maka pemberian Hibah kepada Yayasan Bambu Lestari oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas LHK tidak ada dasar hukumnya. Juga dalam Naskah MoU antara Gubernur dan Yayasan Bambu Lestari khususnya pada pasal tentang Maksud dan Tujuan MoU, sama sekali tidak disinggung tentang Hibah kepada Yayasan Bambu Lestari, Demi utuhnya pemahaman dan benarnya duduk perkara pemberian Hibah kepada Yayasan Bambu Lestari, Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan yang komprehensif.

Sehubungan dengan pemanfaatan Dana Pinjaman PEN Daerah sebesar Rp 76 milyar lebih sesuai LHP BPK Tahun 2021, maka perkenankan Fraksi Partai Golkar menyampaikan beberapa catatan sebagai berikut:

Baca Juga: Ajang Pesparani Jadi Berkat untuk Pelaku UMKM di Kota Kupang

Sesuai Perjanjian Pemberian Kredit Nomor PERJ-115/SM/0821, tanggal 13 Agustus 2021, pasal 2 butir (1) menegaskan, bahwa Tujuan penggunaan Pinjaman adalah untuk membiayai Kegiatan dengan jumlah Pinjaman setinggi-tingginya Rp 1,003.113.760.000,- dengan jangka waktu Pinjaman selama 8 tahun termasuk masa tenggang pembayaran pokok Pinjaman selama 24 bulan (pasal 3 butir 1. Selanjutnya, Pasal 8 butir (1) menegaskan, bahwa, Pinjaman hanya akan digunakan untuk membiayai Kegiatan sesuai dengan pasal 2 Perjanjian dan tidak akan digunakan untuk kepentingan lainnya diluar Kegiatan (74 Ruas Jalan, 10 embung kecil, dan 19 SPAM seperti pada Lampiran 1); dan oleh karenanya, dalam hal terdapat konsekwensi hukum lainnya yang timbul diluar Perjanjian ini merupakan tanggung jawab hukum sepenuhnya Pihak Kedua (baca: Gubernur NTT) tanpa menghilangkan kewajiban Pihak Kedua untuk memenuhi pelaksanaan Perjanjian ini.

Berdasarkan catatan tersebut di atas kita bisa menyimpulkan, bahwa dengan dalih apapun, Dana Pinjaman PEN tidak dapat digunakan untuk kegiatan lain karena pagu dananya sudah diikat dengan kegiatan tertentu pada akta kreditnya. Bila ketentuan ini dilanggar maka konsekwensi bisa berupa: implikasi hukum yang ditanggung oleh Pemda, mengecewakan masyarakat lokasi kegiatan sebagai Penerima manfaat, target kinerja penyediaan infrastruktur tidak tercapai, sementara kewajiban pembayaran bunga dan pokok pinjaman sesuai Perjanjian Pemberian Kredit harus dilunasi semuanya.

Pasal 4 butir (4) menegaskan, bahwa masa Pencairan Pinjaman adalah sejak tanggal pencairan pertama Pinjaman sampai dengan paling lambat pada tanggal 30 Juni 2022 dan pasal 4 butir (5) menegaskan, bahwa apabila sampai dengan berakhirnya Masa Pencairan Kredit, masih terdapat porsi Kredit Pinjaman yang belum dicairkan, maka Pihak Kedua tidak dapat melakukan pencairan atas sisa porsi Pinjaman yang belum dicairkan tersebut.

Baca Juga: Refleksi 4 Tahun Kepemimpinan Victory-Joss di Forum SMSI, Ince Sayuna Siapkan 7 Catatan Kritis

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Fraksi Partal Golkar meminta penjelasan Saudara Gubernur tentang perkembangan pencairan dana Pinjaman PEN tersebut di atas, pemanfaatanya serta kinerja fisik pelaksanaannya secara rinci sesuai Lampiran Daftar Kegiatan yang ada pada Lampiran Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor: PERJ 115/SMI/0821.***

Editor: Petrus Damianus Padeng


Tags

Terkini