Fraksi Partai Golkar NTT Pertanyakan Penggunaan APBD 2020 Oleh Gubernur

- 19 September 2022, 21:22 WIB
Anggota DPRD NTT dari Fraksi Partai Golkar, Maximilianus Adipati Pari menyampaikan pemandangan Umum saat rapat paripurna
Anggota DPRD NTT dari Fraksi Partai Golkar, Maximilianus Adipati Pari menyampaikan pemandangan Umum saat rapat paripurna /Istimewa/

Dari uraian tersebut di atas maka pemberian Hibah kepada Yayasan Bambu Lestari oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas LHK tidak ada dasar hukumnya. Juga dalam Naskah MoU antara Gubernur dan Yayasan Bambu Lestari khususnya pada pasal tentang Maksud dan Tujuan MoU, sama sekali tidak disinggung tentang Hibah kepada Yayasan Bambu Lestari, Demi utuhnya pemahaman dan benarnya duduk perkara pemberian Hibah kepada Yayasan Bambu Lestari, Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan yang komprehensif.

Sehubungan dengan pemanfaatan Dana Pinjaman PEN Daerah sebesar Rp 76 milyar lebih sesuai LHP BPK Tahun 2021, maka perkenankan Fraksi Partai Golkar menyampaikan beberapa catatan sebagai berikut:

Baca Juga: Ajang Pesparani Jadi Berkat untuk Pelaku UMKM di Kota Kupang

Sesuai Perjanjian Pemberian Kredit Nomor PERJ-115/SM/0821, tanggal 13 Agustus 2021, pasal 2 butir (1) menegaskan, bahwa Tujuan penggunaan Pinjaman adalah untuk membiayai Kegiatan dengan jumlah Pinjaman setinggi-tingginya Rp 1,003.113.760.000,- dengan jangka waktu Pinjaman selama 8 tahun termasuk masa tenggang pembayaran pokok Pinjaman selama 24 bulan (pasal 3 butir 1. Selanjutnya, Pasal 8 butir (1) menegaskan, bahwa, Pinjaman hanya akan digunakan untuk membiayai Kegiatan sesuai dengan pasal 2 Perjanjian dan tidak akan digunakan untuk kepentingan lainnya diluar Kegiatan (74 Ruas Jalan, 10 embung kecil, dan 19 SPAM seperti pada Lampiran 1); dan oleh karenanya, dalam hal terdapat konsekwensi hukum lainnya yang timbul diluar Perjanjian ini merupakan tanggung jawab hukum sepenuhnya Pihak Kedua (baca: Gubernur NTT) tanpa menghilangkan kewajiban Pihak Kedua untuk memenuhi pelaksanaan Perjanjian ini.

Berdasarkan catatan tersebut di atas kita bisa menyimpulkan, bahwa dengan dalih apapun, Dana Pinjaman PEN tidak dapat digunakan untuk kegiatan lain karena pagu dananya sudah diikat dengan kegiatan tertentu pada akta kreditnya. Bila ketentuan ini dilanggar maka konsekwensi bisa berupa: implikasi hukum yang ditanggung oleh Pemda, mengecewakan masyarakat lokasi kegiatan sebagai Penerima manfaat, target kinerja penyediaan infrastruktur tidak tercapai, sementara kewajiban pembayaran bunga dan pokok pinjaman sesuai Perjanjian Pemberian Kredit harus dilunasi semuanya.

Pasal 4 butir (4) menegaskan, bahwa masa Pencairan Pinjaman adalah sejak tanggal pencairan pertama Pinjaman sampai dengan paling lambat pada tanggal 30 Juni 2022 dan pasal 4 butir (5) menegaskan, bahwa apabila sampai dengan berakhirnya Masa Pencairan Kredit, masih terdapat porsi Kredit Pinjaman yang belum dicairkan, maka Pihak Kedua tidak dapat melakukan pencairan atas sisa porsi Pinjaman yang belum dicairkan tersebut.

Baca Juga: Refleksi 4 Tahun Kepemimpinan Victory-Joss di Forum SMSI, Ince Sayuna Siapkan 7 Catatan Kritis

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Fraksi Partal Golkar meminta penjelasan Saudara Gubernur tentang perkembangan pencairan dana Pinjaman PEN tersebut di atas, pemanfaatanya serta kinerja fisik pelaksanaannya secara rinci sesuai Lampiran Daftar Kegiatan yang ada pada Lampiran Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor: PERJ 115/SMI/0821.***

Halaman:

Editor: Petrus Damianus Padeng


Tags

Terkini