Fraksi Partai Golkar NTT Pertanyakan Penggunaan APBD 2020 Oleh Gubernur

- 19 September 2022, 21:22 WIB
Anggota DPRD NTT dari Fraksi Partai Golkar, Maximilianus Adipati Pari menyampaikan pemandangan Umum saat rapat paripurna
Anggota DPRD NTT dari Fraksi Partai Golkar, Maximilianus Adipati Pari menyampaikan pemandangan Umum saat rapat paripurna /Istimewa/

Klarifikasi Pemerintah

MoU antara Pemerintah Provinsi NTT dengan Yayasan Bambu Lestari, yang ditindaklanjuti dengan Pembuatan Perjanjian Kerja Samanya (PKS) oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menimbulkan banyak tanda tanya yang memerlukan klarifikasi.

Pertama, MoU antara Gubernur dengan Yayasan Bambu Lestari tentang Pengembangaan Desa Wanatani Bambu dalam Rangka Mendukung Ekonomi Hijau di Wilayah Provinsi NTT, ditandatangani pada 24 Mei 2021 Kemudian MoU tersebut ditindaklanjuti dengan Pembuatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Yayasan Bambu Lestari oleh Dinas PMD per- tahunan dan oleh Dinas LHK per-lima tahunan dan ditandatangani para Pihak pada 24 Mei 2021 bersamaan dengan penandatangan MoU antara Gubernur NTT dengan Yayasan Bambu Lestari. Tetapi menariknya adalah, bahwa Pergub tentang Desa Wanatani Bambu, baru diterbitkan satu tahun kemudian. Pergub Nomor 73 Tahun 2022 tentang Desa Wanatani Bambu baru ditetapkan pada tanggal 15 Juni 2022

Kedua, PKS antara Dinas PMD dengan Yayasan Bambu Lestari Tahun 2021, Pasal 5 ayat (3) butir f, menegaskan, bahwa Pihak Kedua (Yayasan Bambu Lestari) berhak mendapatkan administratif cost senilai Rp 900.000.000,- dan Biaya TOT sebesar Rp. 124.470, 000,- yang dibayarkan berdasarkan perkembangan pekerjaan di lapangan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Baca Juga: Wagub NTT Selamatkan Sasando dari Klaim Negara Lain

Ketiga, PKS antara Dinas PMD dan Yayasan Bambu Lestari Tahun 2022 mengalami modifikasi. Pasal 2 menegaskan bahwa obyek PKS ini adalah penyediaan bibit bambu, membangun kebun kepompong dan fasilitasi hibah bibit bambu kepada masyarakat dalam rangka pengembangan Desa Wanatani bambu.

Pasal 4 menegaskan PKS ini secara teknis pelaksanaannya dilakukan oleh para pihak secara swakelola. Pasal 5 menegaskan bahwa Hak dan Kewajiban para Pihak diatur lebih lanjut dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). 

Jadi, kita tidak menemukan lagi dalam PKS ini tentang administratif cost dan lain-lain. Dengan demikian, mata rantai transparansi dan akuntabilitas publiknya semakin panjang. DPRD sendiri belum mendapatkan Kerangka Acuan Kerjanya yang berisi Hak dan Kewajiban Para Pihak yang merupakan bagian terpenting dari sebuah PKS Keempat, PKS antara Dinas LHK dan Yayasan Bambu Lestari tentang Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu di wilayah Provinsi NTT dan ditandatangani pada 24 Mei 2021 untuk jangka waktu lima tahun. Pasal 5 aya! (3) butir c, menegaskan: Kewajiban Pihak Kedua ( Yayasan Bambu Lestari), memfasilitasi dan menyediakan anggaran bagi pelaksanaan kegiatan sesuai tupoksinya. 

Baca Juga: Pemprov NTT Tetapkan Kenaikan Tarif Angkutan Umum Sebesar 30 Persen

Selanjutnya, Pasal 6 tentang Pembiayaan menegaskan bahwa segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan PKS ini dibebankan pada para Pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Halaman:

Editor: Petrus Damianus Padeng


Tags

Terkini