Fraksi Partai Golkar NTT Pertanyakan Penggunaan APBD 2020 Oleh Gubernur

- 19 September 2022, 21:22 WIB
Anggota DPRD NTT dari Fraksi Partai Golkar, Maximilianus Adipati Pari menyampaikan pemandangan Umum saat rapat paripurna
Anggota DPRD NTT dari Fraksi Partai Golkar, Maximilianus Adipati Pari menyampaikan pemandangan Umum saat rapat paripurna /Istimewa/

Ketiga, kita lebih tanggap mengeluarkan dana untuk kegiatan yang bukan Urusan Provinsi, tetapi urusan pusat, yang mekanisme pendanaannya juga sudah diatur dalam ketentuan perundangan.Baca Juga: Ketum IAKMI Sebut Pokok Masalah Stunting adalah Literasi

Keempat, kita lemah dalam perikatan kerja dengan Pihak Ketiga, sehingga memberi peluang keuntungan lebih bagi Pihak Ketiga, dibandingkan jaminan kemanfaatan yang kita dapatkan dari perikatan itu.

Kelima, redesain yang dilakukan Pemerintah melalui 6 Peraturan Gubemur Perubahan, dilakukan sepihak padahal regulasi yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sudah mengatur secara jelas; mana pergeseran yang membutuhkan persetujuan DPRD dan mana yang tidak memerlukan persetujuan DPRD. Fraksi Partai Golkar mengharapkan agar Komunikasi Kemitraan antara Kepala Daerah dan DPRD melalui Pmpinan DPRD dibenahi, agar terjadi sinergitas yang kuat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Penjelasan Pemerintah

Kedua, sehubungan dengan uraian pada angka 1 tersebut di atas, Fraksi Partai Golkar setuju dengan rekomendasi Badan Anggaran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari persetujuan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS TA 2022 serta meminta agar hal-hal tersebut tidak diulangi lagi pada TA 2023.

Baca Juga: Warga Sikumana Swadaya Bangun Jalan Rabat Sepanjang 500 Meter

Ketiga, kuhusus pengeluaran mendahului perubahan APBD dalam kunjungan Presiden RDTL ke Labuhan Bajo dan transit di Kupang (tanggal 22 sampai dengan 25 Juli), berdasarkan permintaan Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Ri agar difasilitasi sesuai ketentuan perundangan, dan telah menelan biaya sebesar Rp 3,2 Miliar. 

Fraksi Partal Golkar meminta penjelasan Pemerintah Daerah, karena pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Pasal 4 ayat (1) dimana ditegaskan, bahwa Pendanaan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang GWPP dibebankan pada APBN. Hal itu dipertegas lagi dalam Permendagri No. 12 Tahun 2021 Pasal 15 ayat (1) yang menegasakan, bahwa Pendanaan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang GWPP bersumber dari APBN melalui dana dekonsentrasi Penggunaan dana Pemda untuk memfasilitasi kunjungan Presiden Republik Demokratik Timor Leste tetapi tidak tersedia anggarannya dalam APBD, bertentangan dengan Pasal 124 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019, yang menegaskan, bahwa setiap Pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. 

Keempat, pemanfaatan dana dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022 sesuai surat Badan Pembinaan Idiologi Pancasila tgl 9 Mei 2022, anggarannya belum tersedia dalam APBD TA 2022, tetapi dananya sudah dikeluarkan sebesar 3.1 Milyar melalui dua tahap, yaitu tahap 1 sebesar Rp 1,5 M melalui pergeseran dengan dasar Pergub No 63 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Pergub No 89 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun 2022 dan tahap 2 sebesar Rp 1,6 dan belum ada dasar hukum pemanfaatannya. Hal ini bertentangan ketentuan Pasal 124 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PP 12 tahun 2019. Fraksi Partai Golkar meminta bagaimana hal ini bisa terjadi. penjelasan.

Baca Juga: Sekda Warandoy Minta Dishub NTT Tingkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat

Halaman:

Editor: Petrus Damianus Padeng


Tags

Terkini