Fraksi Partai Golkar NTT Pertanyakan Penggunaan APBD 2020 Oleh Gubernur

- 19 September 2022, 21:22 WIB
Anggota DPRD NTT dari Fraksi Partai Golkar, Maximilianus Adipati Pari menyampaikan pemandangan Umum saat rapat paripurna
Anggota DPRD NTT dari Fraksi Partai Golkar, Maximilianus Adipati Pari menyampaikan pemandangan Umum saat rapat paripurna /Istimewa/

 

WARTA SASANDO - Fraksi Partai Golkar (FPG) NTT dalam pemandangan umumnya terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2022 menilai bahwa Nota Keuangan atas Perubahan APBD TA 2022 menampilkan beberapa hal yang tidak lazim yang berbeda dengan tahun sebelumnya. 

Sehubungan dengan itu Fraksi Partai Golkar NTT menyampaikan pandangan umumnya yang disampaikan juru bicara FPG NTT, Maximilianus Adipati Pari pada rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan I Tahun 2022/2023 DPRD Provinsi NTT pada 19 September 2022.

Nota Keuangan atas Perubahan APBD TA 2022 menampilkan beberapa hal yang tidak lazim yang menyebabkannya berbeda dengan tahun tahun sebelumnya.

Baca Juga: Berkas Perkara Dinyatakan Lengkap, Ira Ua Siap Disidangkan

Pertama dalam menghadapi "Keadaan mendesak". Saudara Gubernur bukannya menggunakan dana BTT yang tersedia dalam APBD sebesar Rp 32.355,619.337-secara optimal, sebagaimana diarahkan oleh pasal 55 ayat (4) PP No. 12 Tahun 2019, tetapi lebih memilih alternatif redesain program, kegiatan dan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD dengan dasar pertimbangan masih adanya desrupsi akibat pandemi covid 19; padahal justru pada Tahun Anggaran 2022, Cavid 19 sudah sangat melandai dan ekonomi sudah mulai menggeliat serta pergerakan manusia, barang dan jasa sudah mulai meningkat secara signifikan. 

Dalam Nota Keuangan tergambar bahwa Saudara Gubernur hanya menggunakan dana BTT sebesar Rp 7.223.896.620,- atau 22.33% dari pagu yang tersedia dalam APBD Tahun 2022, Redesain secara sepihak terhadap program, kegiatan dan anggaran yang sudah ditetapkan dalam Perda APBD TA 2022 melalui penerbitan 6 buah Pergub Perubahan.

Menurut hemat Fraksi Partai Golkar, justru menjustifikasi lemahnya perencanaan yang selama ini dikeluhkan. Sementara di pihak lain, kita memiliki banyak staf ahli dan staf khusus yang direkrut dengan biaya yang tidak sedikit atas beban APBD

Baca Juga: Resmi Jabat Jadi Ketua, Jeffrey Jap: Komitmen Majukan IAKMI NTT

Kedua, efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran untuk beberapa kegiatan tidak terlihat, tetapi justru terkesan terjadi pemborosan dan kontradiktif dengan usaha kita mengentas warga miskin yang jumlahnya masih di atas 20-an persen, sehingga menempatkan kita masih pada urutan ketiga, provinsi termiskin di Indonesia.

Halaman:

Editor: Petrus Damianus Padeng


Tags

Terkini