Network
Oleh : Justin Djogo-Dja, MA., MBA, Sekretaris Balitbang DPP Partai Golkar.
Banyak argumen sekitar proses pemilihan dan pelantikan Wakil Bupati Ende tanggal 27 Januari 2022 lalu di Kediamam Gubernur NTT. Mengapa tidak dilantik di Aula Kantor Gubernur, hal ini dapat dipahami salah satunya menghindari kerumunan massa. Kita memang belum sepenuhnya ditinggal pergi pandemi Covid
19.
Sehari kemudian datanglah surat pembatalan pelantikan Wakil Bupati Ende, meskipun ditandatangani Diirjen Otda Kemendagri RI, tetap saja tentu sepengetahuan Pak Menteri.
Silang pendapat pun mulai datang
simpang siur. Bagi pendukung Wakil Bupati Ende, tentu mereka mempertanyakan mengapa surat pembatalan bukan ditandatangani Mendagri. Dan sang Wakil Bupati merasa kuat untuk melanjutkan tugasnya.
Di seberang sana, pihak parpol yang tidak mendukung Wakil Bupati Ende seakan mendapat peluru untuk menembak proses pemilihan yang tidak sesuai aturan legal formal dan berujung pada keluarnya surat pembatalan pelantikan Wakil Bupati Ende.
Saya pikir teka -teki seputar proses pemilihan Wakil Bupati Ende mulai terkuak dengan datangnya surat pembatalan hanya sehari setelah pelantikan.
Kita tidak boleh membiarkan situasi ini berlarut-larut tanpa
ada tindakan yang cepat agar pak Bupati tidak sendirian memimpin Ende dan kegamangan dan
kegalauan pak mantan Wabup yang baru dilantik lalu diberhentikan.
Ini bukan saja soal manuver politik yang menghalalkan segala cara tapi perlu ada solusi legal formal
yang di kemudian hari menjadi peringatan bagi kita semua agar tidak gegabah apalagi serampangan dalam proses pemilihan kepala daerah.
Langkah strategis yang diambil agar kader Golkar dapat menjadi Wabup Ende untuk menjawab teka teki diatas, sebagai pribadi dan tentu saja sebagai fungsionaris Golkar berharap agar proses pemilihan Wabup Ende dapat dilakukan sesuai aturan legal formal dan terbuka.
Saya tentu mengharapkan kader Golkar dengan dukungan parpol lain menjadi Wabup Ende definitif.
Saya pikir, perjuangan pak Bupati dengan almarhum Marsel Petu,mantan Bupati Ende
dan kader handal Golkar sudah menunjukan bahwa kader Golkar dapat berkolaborasi dengan pak Bupati saat ini.
Bercermin pada kejadian yang kontraproduktif bagi pembangunan Ende, hendaknya semua pihak khususnya para wakil rakyat Ende di DPRD Ende menahan diri dan berjiwa besar serta menghindari praktek money politics dan memulai proses administrasi hukum formil dan materil yang benar yang dikoordinasikan secara baik dengan pimpinan partai di pusat.
Kita semua harapkan rekan-rekan mitra parpol di Ende dapat menemukan solusinya. Ini semua untuk kebaikan rakyat Ende Lio Sare***
