Network
WARTA SASANDO - Pembelian Medium Term Note (Surat Hutang Jangka Menengah) PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) oleh Bank NTT sebesar Rp50 miliar disorot sejumlah fraksi di DPRD NTT.
Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), investasi yang dilakukan di tahun 2018 tersebut tidak melalui due diligence atau uji tuntas untuk menilai kinerja PT SNP.
Akibatnya, Bank NTT berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp50 miliar plus bunga kupon sebesar Rp10,5 miliar lantaran PT SNP sudah pailit.
Dalam tanggapan terhadap pandangan umum fraksi-fraksi, Pemprov NTT dalam hal ini Gubernur menyebut bahwa masalah pembelian MTN Rp50 miliar milik PT SNP telah selesai ditindaklanjuti oleh Bank NTT.
Baca Juga: Menguak Skandal Pembelian MTN Rp 50 Miliar oleh Bank NTT yang Jadi Temuan BPK
Anggota DPRD NTT dari Fraksi PKB Yohanes Rumat menyayangkan jawaban pemerintah yang terkesan menganggap remeh persoalan pembelian MTN. Padahal potensi kerugian daerah dalam kasus ini, nilainya cukup besar yakni Rp50 miliar. Belum termasuk bunga kupon sebesar Rp10,5 miliar.
"Jawaban gubernur tentu berangkat dari jawaban Bank NTT. Jawaban tersebut sangat formalitas," ujar Sekretaris Komisi V itu.
Menurut Yohanes, dalam pembelian MTN, pihak Bank NTT jangan berdalih bahwa mereka ditipu oleh PT SNP. Sebab dalam temuan BPK, jelas-jelas disebutkan bahwa Bank NTT tidak melakukan uji tuntas untuk menilai kinerja PT SNP selaku penerbit MTN.
Bank NTT, lanjut Yohanes, mestinya melakukan BI Checking atau SLIK (Sistim Informasi Laporan Keuangan) sebagai pintu masuk untuk mengetahui kinerja debitur.
