Network
WARTA SASANDO - PeduliLindungi adalah aplikasi yang digunakan secara resmi untuk pelacakan kontak digital di Indonesia.
Aplikasi ini dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian BUMN.
Setelah dua tahun Indonesia dihantam pandemi Covid-19 dan aplikasi PeduliLindungi jadi andalan pelacak Covid-19 , AS kini menyoroti dugaan pelanggaran HAM seputar penggunaan aplikasi tersebut.
Baca Juga: Rekrutmen Bersama BUMN 2022: 2.700 Lowongan, Pendaftaran Masih Dibuka, Simak Cara Daftar
Laporan AS bertajuk "Indonesia 2021 Human Rights Report" dirilis Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) AS di laman resminya, 13 April 2022.
Dalam laporan tersebut, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengklaim petugas polisi Indonesia kadang-kadang melakukan pengawasan tanpa surat perintah terhadap individu dan tempat tinggal serta memantau panggilan telepon.
"Pemerintah (Indonesia) mengembangkan PeduliLindungi, sebuah aplikasi smartphone yang digunakan untuk melacak kasus Covid-19. Peraturan pemerintah berusaha menghentikan penyebaran virus dengan mengharuskan individu memasuki ruang publik seperti mal melalui check-in menggunakan aplikasi," demikian laporan tersebut di laman id.usembassy.gov, seperti dikutip wartasasando.com dari Pikiran-Rakyat.com, Sabtu, 15 April 2022.
Baca Juga: Pejabat Ukraina dan Amerika Klaim Tentara Ukraina Berhasil Tenggelamkan Kapal Induk Rusia
Aplikasi PeduliLindungi dianggap menyimpan informasi tentang status vaksinasi individu. Kemenlu AS menyebutkan LSM menyatakan keprihatinan tentang informasi apa yang dikumpulkan oleh aplikasi dan bagaimana data ini disimpan dan digunakan oleh pemerintah Indonesia.
